Nisrina Sriwahyuni Mayaratri, 151000032 (2019) PERBANDINGAN ANTARA PENGGABUNGAN PERKARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN OLEH KORBAN TINDAK PIDANA DI INDONESIA MENURUT KUHAP DAN DI THAILAND DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEADILAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
|
Text
A.COVER.pdf Download (57kB) | Preview |
|
|
Text
I.DAFTAR ISI.pdf Download (96kB) | Preview |
|
Text
M.BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (412kB) |
||
|
Text
K.BAB II.pdf Download (492kB) | Preview |
|
|
Text
J.BAB I.pdf Download (403kB) | Preview |
|
Text
L.BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (295kB) |
||
Text
N.BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB) |
Abstract
Penggabungan perkara tuntutan ganti kekerugianan merupakan salah satu dari bagian hukum acara pidana yang artinya bahwa korban dari hasil tindak pidana dalam hal menuntut ganti kerugian dapat menuntut melalui jalur hukum acara pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 98 KUHAP. Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi masalah adalah: Bagaimana ketentuan dalam menuntut ganti kekerugianan yang digabungkan dengan perkara pidana di pengadilan oleh korban tindak pidana di Indonesia dan di Thailand? Bagaimana kelebihan dan kekurangan dari penggabungan perkara tuntutan ganti kekerugianan oleh korban tindak pidana di Indonesia dan di Thailand? Solusi apa yang dapat dilakukan jaksa penuntut umum terhadap penggabungan perkara tuntutan ganti kekerugianan oleh korban tindak pidana di Indonesia agar hak-hak korban terpenuhi? Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandasakan kepada teori dan konsep. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dan yuridis komparatif. Yuridis normatif adalah hukum dikonsepsikan dan disertai dengan contoh kasus dan perbandingan sistem peradilan, sedangkan yuridis komparatif adalah penelitian yang dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara, dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama dan kemudian mencari perbedaannya. Metode-metode ini dikaji menggunakan data primer berupa hukum positif, asas dan teori hukum serta data sekunder yang diperoleh dari literatur. Metode analisis data pada penelitian ini adalah yuridis kualitatif yaitu analisis dengan penguraian deskriptif analitis dan preskriptif (bagaimana seharusnya) dengan tidak menggunakan data statistik dan rumus matematik. Kesimpulan dari penelitian ini ialah ketentuan di Indonesia dalam penggabungan perkara ganti kerugian diawali dengan mengajukan surat gugatan oleh korban ke pengadilan untuk digabungkan dengan perkara pidana selambat-lambatnya sebelum surat tuntutan pidana dibacakan. Di Thailand pengajuan surat gugatan sama dengan di Indonesia tetapi saat pengajuan ada peran jaksa penuntut umum dalam pengajuan ganti kerugian. Dari 2 negara di atas memiliki kelebihan dan kekurangan. Di Indonesia dari segi peraturannya sudah adanya ruang untuk korban, akan tetapi tidak adanya aturan peran jaksa penuntut umm dalam hal ganti kerugian. Di Thailand menyatakan adanya bantuan dari jaksa penuntut umum dalam pengajuan ganti kerugian. Adapun solusi yang dapat dilakukan jaksa penuntut umum terhadap penggabungan perkara tuntutan ganti kekerugianan di Indonesia ialah diubahnya mekanisme penggabungan perkara ganti kekerugianan dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terkait penggabungan perkara ganti kerugian. Kata Kunci : Penggabungan perkara, Ganti Kerugian, Perkara Pidana, Perbandingan Hukum.
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
Depositing User: | Lilis Atikah |
Date Deposited: | 23 Sep 2019 03:01 |
Last Modified: | 23 Sep 2019 03:01 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/43866 |
Actions (login required)
View Item |