KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA ) POLRI BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA ) DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

OKTARIANTI WIDYA WORO K, 081000174 (2017) KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA ) POLRI BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (UNIT PPA ) DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Preview	Text BAB I.pdf Download (377kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (339kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (284kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (187kB)
Preview	Text BAB II.pdf Download (547kB) | Preview
Preview	Text COV new.pdf Download (69kB) | Preview
Preview	Text DAF ISI.pdf Download (268kB) | Preview

Abstract

Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) merupakan suatu unit dalam organisasi Polri,. Praktek yang terjadi, walaupun telah dibentuk Unit PPA dilingkungan Polri namun masih terdapat kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sering muncul ke publik, seperti halnya kasus pelecehan seksual, pembunuhan, penganiayaan dan lain sebagainya. Sejak tahun 2014 hingga April 2016, Polrestabes Bandung sudah menangani sebanyak 199 kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Angka tertinggi terjadi tahun 2015, dengan jumlah mencapai 91 kasus. Pada skripsi ini yang menjadi masalahnya adalah: Bagaimanakah kedudukan dan kewenangan Unit PPA Polri berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit PPA; dan Kendala- kendala apa yang terjadi dalam hal pelaksanaan tugas unit PPA dalam rangka melindungi Perempuan dan Anak dan bagaimanakah upaya mengefektifkan keberadaan Unit PPA dalam rangka melindungi perempuan dan anak. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada kepustakaan atau data sekunder. Tekhnik yang digunakan dilakukan dengan cara studi kepustakan yakni penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik yang ada dalam literatur maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri. Unit PPA berkedudukan dibawah Dir I / Kam dan Trannas Bareskrim Polri, Kasat Opsnal Dit Reskrim Um Polda Metro Jaya, Kasat Opsnal Dit Reskrim Polda dan kasat ReskrimPolres. Kewenangan Unit PPA secara atributif, kewenangan Unit PPA selaku Unit di Lingkungan Polri, diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan secara khusus kewenangan Unit PPA adalah hal-hal yang berkaitan dengan meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu : perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan manusia(people smuggling), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila ( perkosaan, pelecehan, cabul ), vice ( pejudian dan prostitusi ), adopsi illegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus – kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak. Kendala-kendala Unit PPA Polrestabes dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yaitu: Belum semua penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) mendapat pelatihan dan pendidikan tentang penanganan kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak; Belum semua penyidik Polri memahami proses penanganan perempuan dan anak berhadapan dengan Hukum (Restorative justice); Terbatasnya sarana dan prasarana yg ada di UPPA; Guna mengefektifkan keberadaan Unit PPA dalam rangka melindungi perempuan dan anak maka, yaitu salah satuya adalah : Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), diperlukan regulasi yang jelas dalam bentuk Peraturan Kapolri mengenai kedudukan Unit PPA, mekanisme penanganan perkara baik perkara yang di SP3 maupun perkara yang dilimpahkan ke persidangan; saran yang dapat penulis kemukakan yaitu : Kedudukan dan Kewenangan Unit PPA perlu dipertegas dalam Peraturan Kapolri guna mengefektifkan tugas dan fungsinya dalam melindungi perempuan dan anak; Kata Kunci: Kedudukan Dan Kewenangan, Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	17 Sep 2019 06:22
Last Modified:	17 Sep 2019 06:22
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/43593

Actions (login required)

View Item