Amalia Amrun, 151000108 (2019) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OKNUM MILITER AKIBAT PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DI KABUPATEN CIREBON YANG MENYEBABKAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
BAB I IMEL SKRIPSI BARU REVISI .pdf Download (484kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB III IMEL.pdf Restricted to Repository staff only Download (320kB) |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (401kB) | Preview |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (335kB) |
|
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (186kB) |
|
|
Text
COVER SKRIPSI IMEL.pdf Download (199kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI IMEL.pdf Download (191kB) | Preview |
Abstract
Lingkungan hidup merupakan tempat tinggal bagi seluruh umat manusia dan makhluk lainnya yang ada di muka bumi. Didalam sebuah Negara sudah seharusnya dilengkapi kekuatan militer sebagai warga Negara yang mengabdi seluruhnya untuk Negara yang mendukung dan mempertahankan kesatuan dan kedaulatan sebuah Negara. Seorang anggota militer sudah seharusnya mempunyai tugas dalam menjaga lingkungan wilayah Negara Indonesia dari kerusakan lingkungan hidup. Pada kenyataannya ada saja oknum anggota militer yang melanggar tugasnya demi keuntungan dirinya sendiri mengolah limbah medis B3 dan membuang limbah B3 yang sudah tidak punya nilai jual/pakai tidak sesuai dengan prosedurnya yang merugikan masyarakat lainnya dan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Yang seharusnya sebagai salah satu masyarakat yang turut serta melindungi lingkungan hidup Negara Indonesia. Identifikasi masalah dalam kasus ini yaitu : 1). Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana oknum anggota militer yang telah membuang limbah beracun di hubungkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2). Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh oknum militer, 3). Upaya-upaya apakah yang dapat dilakukan untuk memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Desa Panguragan Kulon Kabupaten Cirebon. Metode yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yaitu, menggambarkan dan menguraikan secara sistematika semua permasalahan, kemudian menganalisis yang bertitik tolak pada peraturan yang ada, sebagai Undang-Undang yang berlaku, dan dilanjutkan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen dan studi lapangan, data yang sudah diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif mengungkapkan realita yang ada berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas. Kesimpulan menunjukan bahwa : 1). Pertanggungjawaban pidana oknum militer yang telah membuang limbah B3 diberi sanksi hukum pidana karena telah melakukan suatu kejahatan dijerat dengan Pasal 102 jo pasal 59 (4) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2). Faktor terjadinya kerusakan lingkungan hidup oleh oknum Militer yang limbahnya dibuang tidak sesuai dengan prosedurnya, memberikan dampak perusakan lingkungan hidup lebih lanjut terhadap ekosistem, perusakan sumber daya alam yang berpengaruh pada merosotnya jaminan kesehatan mahluk hidup lainnya, 3). Upaya yang dilakukan untuk memulihkan kerusakan lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon yaitu sesuai dengan Pasal 43 ayat (2) dan Pasal 54 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengeloaan Lingkungan Hidup. Kata Kunci : Militer, Lingkungan Hidup, Tindak Pidana
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 13 Sep 2019 06:44 |
| Last Modified: | 13 Sep 2019 06:44 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/43404 |
Actions (login required)
 |
View Item |
