PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP RENCANA PEMBEBASAN BERSYARAT ABU BAKAR BA’ASYIR DITINJAU DARI SISTEM PELAKSANAAN PIDANA DI INDONESIA

Aldi Faturachman, 151000307 (2019) PROBLEMATIKA HUKUM TERHADAP RENCANA PEMBEBASAN BERSYARAT ABU BAKAR BA’ASYIR DITINJAU DARI SISTEM PELAKSANAAN PIDANA DI INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

	Text H. BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (218kB)
	Text I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
	Text J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (97kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (162kB) | Preview
Preview	Text A. COVER.pdf Download (111kB) | Preview
Preview	Text D. DAFTAR ISI.pdf Download (161kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 2.pdf Download (256kB) | Preview
Preview	Text F. BAB 1.pdf Download (314kB) | Preview

Abstract

Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu hak warga binaan berdasarkan Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji, menganalisis dan menjelaskan tentang Legalitas, akibat hukum serta solusi terhadap rencana pembebasan bersyarat abu bakar ba’asyir ditinjau dari sistem pelaksanaan pidana di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yakni dengan cara menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis secara yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan data sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan peneliti. Legalitas terhadap rencana pembebasan bersyarat abu bakar ba’asyir dalam mendapatkan haknya sebagai narapidana terorisme yakni bila telah melalui dua pertiga bagian dari hukuman yang sebenarnya dan juga paling sedikit sembilan bulan dari masa hukumannya serta dinilai telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukum terhadap pemasyarakatan dan sistem pelaksanaan pidana di Indonesia merupakan hasil implikasi dari rencana pembebasan abu bakar ba’asyir yang menimbulkan kerjasama yang kurang harmonis diantara lembaga-lembaga pemasyarakatan dan terhadap perubahan sistem pelaksanaan pidana yang kewenangannya bisa diatasi oleh Presiden. Adapun penyelesaian hukum terhadap pembebasan bersyarat abu bakar ba’asyir dengan memperhatikan sistem pelaksanaan pidana di Indonesia yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) yang menghapus segala aturan mengenai pembebasan bersyarat yang sudah ada. Kata kunci: Pembebasan Bersyarat, Pemasyarakatan, dan Sisem Pelaksanaan Pidana.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	09 Sep 2019 05:33
Last Modified:	13 Sep 2019 03:48
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/43104

Actions (login required)

View Item