Dini Nurmashinta, 151000113 (2019) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG RI NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG BATASAN TINDAK PIDANA RINGAN DAN JUMLAH DENDA DALAM KUHP TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
Bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (14kB) |
|
|
Text
cover.pdf Download (30kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (40kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (140kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 1.pdf Download (195kB) | Preview |
|
|
Text
BAB 2.pdf Download (181kB) | Preview |
|
|
Text
Bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (121kB) |
|
|
Text
Bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (115kB) |
Abstract
Tindak pidana pencurian adalah gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat, berbagai upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib maupun warga masyarakat sendiri untuk menghapusnya, akan tetapi upaya tersebut tidak mungkin akan terwujud secara keseluruhannya, karena setiap kejahatan tidak akan dihapuskan dengan mudah melainkan hanya dapat dikurangi tingkat intensitasnya maupun kualitasnya. Adapun yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah bagaimana penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2012 tentang batas penyelesaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam penjatuhan pidana perkara pencurian pasca dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 tahun 2012 tentang batas penyelesaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, bagaimana implikasi Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 tahun 2012 terhadap penanganan perkara tindak pidana pencurian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis yakni dengan cara menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan peneliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana pencurian pasca diterbitkannya peraturan MARI Nomor 2 Tahun 2012 belum bisa diterapkan menyeluruh, karena masih banyak terjadi perbedaan proses hukum, baik tingkat penyelidikan, penyidikan, maupun proses persidangan. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan pidana perkara pencurian pasca dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung RI no. 2 tahun 2012 tentang batas penyelesaian tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP seharusnya mempertimbangkan banyak hal sebelum menjatuhkan pidana, misalnya alat-alat bukti yang diatur dalam asal 184 KUHAP. Dengan adanya PERMA No.2 tahun 2012 maka semua perkara tentang nilai kerugian di bawah Rp. 2.500.000 disesuaikan dengan acara persidangan cepat termasuk proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan seperti yang tercantum dalam nota kesepakatan bersama kejaksaan, kepolisian, kemenkumham dan Ketua Mahkamah Agung. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pencurian, Mahkamah Agung
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 05 Sep 2019 14:54 |
| Last Modified: | 17 Sep 2019 02:04 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/42945 |
Actions (login required)
 |
View Item |
