STATUS HUKUM PULAU TIDAK BERNAMA DI INDONESIA BERDASARKAN UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982

Gerry Adimesha Putra, 151000240 (2019) STATUS HUKUM PULAU TIDAK BERNAMA DI INDONESIA BERDASARKAN UNITED NATION CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA (UNCLOS) 1982. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

	Text BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (212kB)
Preview	Text COVER JUDUL CD.pdf Download (28kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI CD.pdf Download (93kB) | Preview
Preview	Text BAB 1.pdf Download (321kB) | Preview
	Text BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (94kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA CD.pdf Download (222kB) | Preview
Preview	Text BAB 2.pdf Download (253kB) | Preview
	Text BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (322kB)

Abstract

Indonesia merupakan Negara Kepulauan terbesar di dunia, memiliki 17.508 pulau besar dan kecil, luas wilayah darat 1.937 juta km2, luas laut hingga 5,8 juta km2 dengan garis pantai terpanjang didunia akan tetapi dari banyak pulau-pulau Indonesia tercatat hingga 3000-4000 pulau di Indonesia belum di daftrakan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982. Penamaan pulau atau pembakuan nama harus sesuai dengan Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis hendaknya dapat mencapai suatu tujuan yang deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang di teliti. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian atau kajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan sosial karena ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial, yang dikenal hanya bahan hukum primer, sekunder dan tersier, untuk menjelaskan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kewajiban untuk mendepositkan nama-nama pulau yang sudah dibakukan kepada Sekertariat Jenderal PBB untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari 17.508 pulau yang berbatasan darat dengan 3 (tiga) negara dan berbatasan laut dengan 10 (sepuluh) negara dan juga untuk meminimalisir potensi terjadinya konflik negara-negara lain. Negara harus lebih perhatian lagi dengan pulau-pulau terluar agar kedaulatan negara atas wilayah tidak terganggu oleh negara-negara lain dan dengan adanya Tim Rupabumi seharusnya lebih produktif lagi untuk mendepositkannya atau mendaftarkan nama pulau ke PBB, agar pulau-pulau di Indonesia secara keseluruhannya dapat terdaftar sesuai dengan peraturan UNCLOS 1982 dan mencegah terjadinya konflik antar negara. Kata Kunci : UNCLOS 1982, Tim Rupabumi, Kedaulatan

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	05 Sep 2019 02:35
Last Modified:	13 Sep 2019 05:53
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/42860

Actions (login required)

View Item