Yovy Aprilah, 151000193 (2019) PENEGAKAN HUKUM DI TINGKAT PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BISNIS ONLINE DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
Text
11-BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (97kB) |
||
|
Text
14-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (221kB) | Preview |
|
|
Text
08-DAFTAR ISI.pdf Download (28kB) | Preview |
|
Text
13-BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (12kB) |
||
|
Text
01-COVER.pdf Download (104kB) | Preview |
|
Text
12-BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (195kB) |
||
|
Text
09-BAB I.pdf Download (334kB) | Preview |
|
|
Text
10-BAB II.pdf Download (337kB) | Preview |
Abstract
Kejahatan media internet adalah penipuan dengan mengatasnamakan bisnis online dengan menggunakan media internet yang menawarkan berbagai macam produk penjualan yang dijual dengan harga dibawah rata-rata. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap tindak pidana penipuan bisnis online, dan faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online, serta solusi yang dilakukan Polri terhadap tindak pidana penipuan bisnis online dapat ditegakkan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yakni dengan cara menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dan dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan data primer dan sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan peneliti. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online dilakukan sesuai dengan Pasal 378 KUHP. Namun, Pasal 378 KUHP untuk ancaman pidananya terlalu ringan maka aparat kepolisian juga menggunakan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sudah mampu menjerat pelaku; faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan bisnis online yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, dan adapun solusi yang dilakukan Polri terhadap tindak pidana penipuan bisnis online dapat ditegakkan melalui upaya preventif atau pencegahan sebelum kasus terjadi, seperti himbauan yang dilakukan oleh Polrestabes Bandung selaku aparat penegak hukum dan upaya represif atau penekanan dalam penerapan pidana setelah kejahatan terjadi sesuai Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sudah mampu menjerat pelaku. Kata kunci: Penegakan Hukum Pidana, Penyidikan, Tindak Pidana Penipuan, dan Bisnis Online.
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
Depositing User: | Lilis Atikah |
Date Deposited: | 05 Sep 2019 01:50 |
Last Modified: | 13 Sep 2019 05:58 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/42849 |
Actions (login required)
View Item |