OPTIMALISASI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI MELALUI INSTRUMEN HUKUM PERDATA

T.SUBARSYAH OPTIMALISASI KEWENANGAN KEJAKSAAN DALAM PENGEMBALIAN ASET HASIL KORUPSI MELALUI INSTRUMEN HUKUM PERDATA.

Preview

Text Prosiding Nasional pak subarsyah.pdf Download (301kB) | Preview

Abstract

Bagi Indonesia korupsi sepertinya tumbuh semacam penyakit kronis hamper tanpa obat, masuk di segala sisi kehidupan dan tampil sebagai pencitraan budaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi. Pencitraan tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab realitas kompleksitas korupsi ternyata tidak berhenti sebagai masalah hukum, akan tetapi merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan social masyarakat. Korupsi telah memicu kemiskinan dan kesenjangan social yang besar. Masyarakat tidak menikmati pemerataan hasil pembangunan secara maksimal dan hak yang seharusnya diperoleh. Secara keseluruhan, korupsi eksis memperlemah ketahanan social dan ekonomi masyarakat Indonesia. Bahkan, diyakini meluas dan mendalam (widespread and deep-rooted) yang pada gilirannya menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (self destruction). Pemberantasan korupsi bukanlah sekedar aspirasi masyarakat luas melainkan merupakan kebutuhan mendesak (urgent needs) bangsa Indonesia sendiri. Pemberantasan korupsi tidak lain adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang sudah sangat menderita karena korupsi yang semakin merajalela. Untuk dan dalam rangka pemberantasan korupsi erat kaitannya dengan politik (hukum) di Indonesia. Indonesia perlu menyusun undangundang serta peraturan pelaksana yang mengatur mekanisme pengembalian asset termasuk mekanisme mengenai kerja sama internasional dalam pencegahan tindak pidana korupsi dari dalam atau yang ke luar negeri secara akomodatif, percepatan pemberantasan korupsi perlu dilakukan upaya harmonisasi peraturan perundangundangan sehingga pembagian tugas dan kewenangan dari aparat penegak hukum dapat dilakukan secara terkoordinasi dengan baik. Kata Kunci Widespread and deep-rooted, self destruction, politik hukum & Hukum Akomodatif.

Item Type:	Article
Depositing User:	Kosim Ganda Rukmana
Date Deposited:	24 May 2019 02:27
Last Modified:	24 May 2019 02:27
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/42210

Actions (login required)

View Item