IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KEMISKINAN DI KOTA BANJAR (STUDI KASUS DI KECAMATAN LANGENSARI)

DUDI EPENDI, 168010048 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN KEMISKINAN DI KOTA BANJAR (STUDI KASUS DI KECAMATAN LANGENSARI). Pascasarjana UNPAS.

	Text JURNAL.doc Download (493kB)
	Text cover.doc Download (48kB)

Abstract

Permasalahan penanganan kemiskinan di Kota Banjar diantaranya: pertama, data jumlah penduduk miskin tidak akurat, dimana jumlah invidual yang tercatat hasil pendataan dari BPS dengan kenyataan di lapangan berbeda, kedua, program dan kegiatan penanganan masalah kemiskinan di Kota Banjar tidak sinergis antara satu OPD dengan OPD yang lain, dan ketiga, penanganan kemiskinan belum menjadi prioritas penanganan. Upaya penanggulangan kemiskinan tidak semata merupakan tanggung jawab pemerintah pusat namun juga peranan pemerintah daerah sangat berpengaruh dalam membantu percepatan penurunan tingkat kemiskinan. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan adalah dengan menempatkan kemiskinan sebagai agenda utama kebijakan. Untuk itu perlu perumusan masalah kemiskinan yang lebih komprehensif di masing-masing daerah. Rumusan masalah tersebut selanjutnya dapat diacu dalam penyusunan dokumen strategis kebijakan di daerah, yaitu Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). SPKD ini diharapkan menjadi salah satu cara yang tepat dalam menjalankan peran penanggulangan kemiskinan oleh daerah. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Edwards III dalam Putra (2001:9) menyebutkan bahwa: terdapat empat kriteria yang menentukan suksesnya implementasi kebijakan publik, yaitu: Communication (Komunikasi), Resources (Sumber daya), Dispotions or attitudes (Sikap) dan Bureaucratic structure (Struktur birokrasi). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, dengan alasan secara epistemologis pendekatan kualitatif ini relevan dengan karakteristik masalah spesifik yang diteliti (ontology), yaitu pengungkapan makna secara mendalam atas realitas fenomena sosial, dalam hal ini Implementasi Kebijakan Penanganan Kemiskinan di Kota Banjar diharapkan akan mampu mengungkap dan memberikan informasi yang akurat sehingga sangat membantu proses interpretasi informasi dan data yang diperoleh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Implementasi kebijakan Penanganan Kemiskinan di Kota Banjar sudah baik namun belum optimal, ini ditunjukkan dengan terbitnya penyusunan dokumen strategis kebijakan di daerah, yaitu Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD). SPKD ini diharapkan menjadi salah satu cara yang tepat dalam menjalankan peran penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah Kota Banjar. Faktor pendukung implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Banjar adalah adanya kebijakan Penanganan kemiskinan (berbentuk peraturan daerah) dan frekuensi implementasi kebijakan penanganan kemiskinan yang relatif tinggi. Sedangkan faktor penghambat implementasi kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Banjar adalah tingkat koordinasi antara OPD yang berkaitan implementasi kebijakan penanganan kemiskinan belum optimal. Strategi yang perlu dilakukan untuk meng-optimalkan Implementasi Kebijakan penanganan kemiskinan di Kota Banjar antara lain: Strategi penanganan kemiskinan di Kota Banjar dilakukan dengan cara melakukan pengembangan pada unsur komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap dan struktur birokasi.

Item Type:	Article
Subjects:	JOURNAL
Divisions:	Pascasarjana > S2-Administrasi dan Kebijakan Publik 2018
Depositing User:	mr Azis -
Date Deposited:	15 Apr 2019 03:53
Last Modified:	15 Apr 2019 03:53
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/42103

Actions (login required)

View Item