KEDUDUKAN DAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA RANCASALAK BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Taqwa Utama Rahayu, 141000212 (2019) KEDUDUKAN DAN WEWENANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA RANCASALAK BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.

	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (299kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (137kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text COVER.pdf Download (8kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (135kB) | Preview
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB)
Preview	Text BAB II.pdf Download (207kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (139kB) | Preview

Abstract

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014, dijelaskan bahwa desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu kepala desa beserta perangkat desa. Kepala desa merupakan pimpinan desa yang di bantu perangkat desa sebagai unsur pembantu kepala desa, yang salah satunya adalah Badan Permusyawaratan Desa. keberadaan Badan Permusyawaratan Desa merupakan perwujudan demokrasi, yaitu peran serta masyrakat dalam sistem Pemerintahan dan Pembangunan Desa. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik meneliti, bagaimana kedudukan dan wewenang BPD dalam penyeleggaraan pemerintahan di desa rancasalak berdasarkan Undang–Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bagaimana fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pelaksanaan pembangunan di Desa Rancasalak dihubungkan dengan Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, serta hambatan apa yang di hadapi BPD dalam wewenangnya menjalankan pemerintahan di desa rancasalak dan upaya apa yang dilakukannya. Metode penelitian yang digunakan adalah meliputi spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis metode pendekatan yuridis-normatif yaitu mengkaji data kepustakaan ditunjang dengan data lapangan, tahap penelitian dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, teknik pengumpulan data difokuskan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian dianalisis berdasarkan yuridis kualitatif. Dari penelitian ini dapat disimpulakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiiki kedudukan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Kedua, Badan Permusyawaratan Desa Rancasalak dalam melakukan pelaksanaan pembangunan di Desa Rancasalak apabila dihubungkan dengan Permendagri No. 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa telah menjalankan beberapa fungsinya sebagaimana amanah peraturan perundang-undangan diantaranya adalah dalam pembentukan Peraturan Desa yang saat ini masih dalam perancangan. Ketiga, beberapa kendala yang sering dialami oleh BPD dalam melaksanakan fungsinya di antaranya adalah minimnya fasilitas operasional BPD, Pemberian tunjangan yang kurang; dan minimnya pelatihan dan penyuluhan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	21 Mar 2019 02:32
Last Modified:	21 Mar 2019 02:32
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/41916

Actions (login required)

View Item