Enjo Abdurahman, 141000058 (2019) ANALISIS YURIDIS MENGENAI IZIN TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA DI WILAYAH KECAMATAN BALEENDAH DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN DAERAH NO. 20 TAHUN 2009 TENTANG PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGENDALIAN PASAR. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.
|
Text
I. BAB I.pdf Download (111kB) | Preview |
|
|
Text
K. BAB III.pdf Download (114kB) | Preview |
|
|
Text
J. BAB II.pdf Download (124kB) | Preview |
|
|
Text
N. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (12kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
M. BAB V .pdf Restricted to Repository staff only Download (33kB) |
|
|
Text
L. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (65kB) |
|
|
Text
A. COVER.pdf Download (86kB) | Preview |
|
|
Text
H. DAFTAR ISI.pdf Download (14kB) | Preview |
Abstract
Berkembangnya kegiatan PKL dapat mengakibatkan permasalahan di Pasar Baleendah. sehingga perlu dilakukannya penataan dan penanganan terhadap lokasi kegiatan PKL, Pemerintah Kabupaten Bandung telah melakukan penataan PKL di Pasar Baleendah. dengan cara menerapkan program relokasi ke tempat yang telah ditentukan namun sampai saat ini masih terdapat banyak PKL yang masih bertahan di Pasar Baleendah. karena tidak bersedia untuk direlokasi. Hal ini tentunya membuat tempat yang telah disediakan oleh pemerintah tidak berfungsi optimal dan masih terdapat banyak kios kosong pada lokasi alternatif yang telah dipilih dalam proses relokasi PKL, Faktor keberhasilan pemindahan PKL tersebut yaitu dengan penerapan kebijakan lokasional melalui upaya relokasi PKL ke dalam pasar yang ditunjang dengan kebijakan struktural berupa perizinan usaha bagi PKL, penyediaan media promosi pasar, serta pembinaan usaha bagi PKL, Bagaimanakah izin serta penataan terhadap pedagang kaki lima Di Wilayah Kecamatan Baleendah serta Kendala apa yang dihadapi dalam pemberian izin serta penataan terhadap pedagang kaki lima Di Wilayah Kecamatan Baleendah Dihubungkan Dengan Peraturan Daerah No. 20 Tahun 2009 Tentang Pembangunan, Penataan Dan Pengendalian Pasar Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber data primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, sejarah hukum, perbandingan hukum, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum yang berhubungan. Selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis kualitatif dalam arti bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik melainkan hanya berupa uraian-uraian yang berisi mengenai adanya kepastian hukum. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung terhadap PKL dengan mengelurkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pasar di Kabupaten Bandung salah satunya dengan membagi lokasi PKL ke dalam 3 (tiga) zona Dengan adanya pembagian ke dalam tiga zona tersebut sangat berdampak kepada kesejahteraan PKL Hambatan-hambatan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam hal ini penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung. Ada 2 faktor yaitu (1) faktor internal berupa keterbatasan anggota , sarsana dan prasarana, (2) faktor eksternal berupa Pedagang Kaki Lima kurang memahami Perda tentang PKL, Pemerintah Kabupaten Bandung harus bisa meningkatkan kembali penataan dan pembinaan dan menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk Satpol PP, sehingga dalam penegakan Peraturan Daerah bisa berjalan dengan maksimal. Kata kunci : Pedagang Kaki Lima, Pasar, Baleendah
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 18 Mar 2019 08:02 |
| Last Modified: | 18 Mar 2019 08:02 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/41869 |
Actions (login required)
 |
View Item |
