Muhammad Rizky Ramadhan, 151000123 (2019) KEPASTIAN HUKUM PAJAK PENGHASILAN TERHADAP ENDORSER BERDASARKAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR PER-17/PJ/2015 TENTANG NORMA PERHITUNGAN PENGHASLAN NETO DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2008 TENTANG PAJAK PENGHASILAN. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.
|
Text
08-BAB I.pdf Download (254kB) | Preview |
|
|
Text
10-BAB III.pdf Download (121kB) | Preview |
|
|
Text
09-BAB II.pdf Download (241kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
11-BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB) |
|
|
Text
12-BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (159kB) |
|
|
Text
13-DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (15kB) | Preview |
|
|
Text
01-COVER.pdf Download (26kB) | Preview |
|
|
Text
07-DAFTAR ISI.pdf Download (25kB) | Preview |
Abstract
Endorser adalah icon atau sosok tertentu yang sering juga disebut sebagai diresct source (sumber langsung) untuk mengantarkan sebuah pesan dan atau memperagakan sebuah produk atau jasa dalam kegiatan promosi yang bertujuan untuk mendukung efektifitas penyampaian pesan produk. Hukum pajak Indonesia telah jelas menyatakan bahwa pegawai baik negeri maupun swasta memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana status dan kedudukan endorser berdasarkan hukum pajak penghasilan dan bagaimana penentuan besaran pajak penghasilan yang dikenakan terhadap endorser berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini dengan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis yakni dengan cara menganalisis hubungan hukum positif dengan teori hukum serta pelaksanaan hukum positif tersebut melalui pendekatan yuridis normatif yaitu menggunakan Peraturan Perundang-undangan yang dihubungkan dengan data Primer dan Sekunder yang berasal dari literatur hukum untuk membahas permasalahan hukum yang diajukan peneliti. Status dan kedudukan endorser berdasarkan hukum pajak penghasilan, endorser termasuk Wajib Pajak, merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, kegiatan endorser sejatinya dipersamakan dengan bintang iklan dalam pemungutan pajak penghasilannya, karena endorser termasuk ke dalam kategori bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan bebas. Penentuan besaran pajak penghasilan yang dikenakan terhadap endorser berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, ketentuan pajak bagi para penggiat media sosial masih memakai ketentuan yang sama, yakni Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Opsi pertama adalah “kegiatan hiburan, seni, dan kreativitas lainnya” dengan besaran norma 35% dan opsi kedua adalah “kegiatan pekerja seni” dengan norma 50%. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I nomor urut 1341 sampai 1346 Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto. Kata kunci: Endorser, Status dan Kedudukan, Pajak Penghasilan
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 16 Mar 2019 04:16 |
| Last Modified: | 16 Mar 2019 04:16 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/41819 |
Actions (login required)
 |
View Item |
