ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT HUKUM DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG (BERDASARKAN PUTUSAN PN KELAS IA KHUSUS BANDUNG NO.180/PDT/G/2009/PNBDG)

Ade Rokilah, NPM. 178040011 Hukum Ekonomi (2019) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN PENERBITAN SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH YANG CACAT HUKUM DI KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG (BERDASARKAN PUTUSAN PN KELAS IA KHUSUS BANDUNG NO.180/PDT/G/2009/PNBDG). Thesis(S2) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Text Ade Rokilah_MIH - Copy.rtf Download (103kB)

Abstract

Kepastian dan kekuatan hukum bagi pemilik tanah dalam setiap hak peralihan hak harus sesuai dengan ketentuan. Peralihan hak harus didaftarkan pada kantor Badan Pertanahan untuk memperoleh sertifikat hak secara tertulis. Namun prakteknya terjadi kekeliruan penerbitan sertifikat sehingga menyebabkan sertifikat yang telah diterbitkan tersebut cacat hukum berakibat menimbulkan ketidakpastian pemegang hak atas tanah. Dalam penelitian ini mempertanyakan penyelesaian dan perlindungan hukum atas penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yang cacat hukum di Kantor Pertanahan Kota Bandung berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri kelas 1 A Khusus Bandung. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu spesifikasi penelitian yang menggambarkan masalah yang diteliti, dengan pendekatan yuridis normatif, data diperoleh dari sumber hukum sekunder yang dijadikan bahan hukum primer berupa perundang-undang, buku, jurnal. data diperoleh dari studi lapangan dan studi dokumen kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis. Hasil penelitian penyelesaian dan perlindungan hukum atas penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yang cacat hukum di Kantor Pertanahan Kota Bandung berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri kelas 1 A Khusus Bandung memerintahkan kepada kantor pertanahan agar memperbaiki catatan kesalahan yang ada dalam Sertipikat Hak milik Nomor 02917 dengan data yang akurat dan sebenarnya. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung adalah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Klas 1 A khusus Bandung mengingat perkara ini melampui batas mengajukan sanggahan atas penerbitan sertipikat berdasarkan Pasal 32 Peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah. Kantor Pertanahan tidak berwenang menangani keberatan dari dara pihak lebih dari 5 tahun sejak diterbitkannnya hak atas tanah, dalam penelitian ini penggugat menyadari terjadi kekeliruan lebih dari 5 tahun. Kata Kunci : Penyelesaian, perlindungan, hak atas tanah

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	06 Mar 2019 06:28
Last Modified:	06 Mar 2019 06:28
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/41154

Actions (login required)

View Item