PENGISIAN JABATAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

RENDY, 111000292 (2018) PENGISIAN JABATAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN INDEPENDENSI OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (656kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (192kB) | Preview
Preview	Text Daftar Pustaka.pdf Download (189kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (657kB) | Preview
Preview	Text bab 1.pdf Download (668kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (740kB) | Preview

Abstract

Mekanisme pengisian jabatan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan cara melakukan fit and proper test kepada calon Dewan Komisioner. Hal ini dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan, mekanisme fit and proper test dilakukan berdasarkan ketentuan pada Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPR sebagai perwujudan dari fungsi pengawasan. Kewenangan DPR dalam pemilihan Dewan Komisioner ini dipermasalahkan karena dianggap dapat membuka peluang intervensi politik sehingga mengancam independensi OJK itu sendiri. Tujuan dalam penelitian ini yaitu 1) untuk mengetahui kedudukan dan wewenang OJK, 2) untuk mengetahui mekanisme pengisian jabatan OJK, 3) untuk mengetahui independensi OJK. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu suatu penelitian yang secara sistematis menggambarkan permasalahan dengan cara meneliti, mengolah, dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dikaitkan dengan permasalahan dan teori untuk mencari sebuah kesimpulan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yang menggunakan metode kepustakaan sebagai sumber utama penelitian ini. Metode analitis yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu melakukan analisis terhadap data dengan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan dan wewenang OJK adalah lembaga yang independen, bebas dari pihak lain dalam melakukan tugas dan wewenangnya serta kewenangan DPR untuk melakukan pemilihan Dewan Komisioner melalui mekanisme fit and proper test tidak sesuai dengan norma Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), sehingga, bentuk keterlibatan DPR dalam pengisian jabatan Dewan Komisioner yang sesuai dengan fungsi pengawasan DPR dalam pengangkatan jabatan publik adalah dalam bentuk pertimbangan (right to confirm). Kata kunci : Otoritas Jasa Keuangan, independensi

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	31 Oct 2018 04:05
Last Modified:	31 Oct 2018 04:05
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/40156

Actions (login required)

View Item