PERBANDINGAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DIKAITKAN DENGAN PASAL 60 DAN PASAL 70 UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Suhaimi, 131000432 (0002) PERBANDINGAN PUTUSAN BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DIKAITKAN DENGAN PASAL 60 DAN PASAL 70 UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text H. BAB 3.pdf Download (241kB) | Preview
	Text I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (269kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (267kB) | Preview
Preview	Text D. DAFTAR ISI.pdf Download (89kB) | Preview
	Text J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB)
Preview	Text A. COVER.pdf Download (103kB) | Preview
Preview	Text F. BAB 1.pdf Download (361kB) | Preview
Preview	Text G. BAB 2.pdf Download (392kB) | Preview

Abstract

Arbitrase merupakan salah satu usaha dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan berkembangnya zaman masyarakat pelaku usaha lebih cenderung menggunakan arbitrase didalam menyelesaian sengketa, karena dalam arbitrase proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki keunggulan dibanding pada proses di pengadilan, diantaranya terjaminnya kerahasiaan para pihak yang bersengketa dan proses penyelesaiaan sengketa relatif lebih cepat dibandingkan proses di pengadilan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase dalam Pasal 70 yang menyatakan bahwa para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur pemalsuan surat/dokumen, atau ditemukan dokumen yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik meneliti bagaimana mekanisme pembatalan terhadap putusan arbitrase nasional pada pegadilan negeri, bagaimanakah penerapan pasal 60 undang-undang nomor 30 tahun 1999 yang menyatakatan putusan arbitrase bersifat final and binding, serta apa yang menjadi kewenangan pengadilan negeri memeriksa dan memutuskan putusan badan arbitrase nasional indonesia. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriftif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dibantu yuridis empiris, data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data berupa yuridis kualitatif. Dalam penjelasan disebutkan bahwa alasan-alasan pembatalan yang disebut dalam pasal 70 undang undang nomor 30 tahun 1999 ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Namun demikian, praktek pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung masih mengalami ketidakseragaman dan inkonsistensi, khususnya berkaitan dengan penggunaan alasan-alasan pembatalan dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999. Pada satu sisi, yakni passal 70 menyatakan menegaskan bahwa suatu pembatalan putusan arbitase hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 70, namun di sisi lain pada pasal 60 undang- undang nomor 30 tahun 1999 menyatakan bahwa putusan arbitrase tidak dapat dibatalkan karena bersifat final and binding . Dalam hal ini Penulis menemukan putusan Pengadilan Negeri telah mengabulkan permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan Pasal 70, Ketidakseragaman putusan-putusan pengadilan mengenai pembatalan putusan arbitrase tersebut dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Kata kunci: Arbitrase, pembatalan, final and binding

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	19 Oct 2018 07:32
Last Modified:	19 Oct 2018 07:32
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/39448

Actions (login required)

View Item