Perbandingan Unsur Penyalahgunaan Wewenang Antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan

Arif Layanra Riza, 141000210 (2018) Perbandingan Unsur Penyalahgunaan Wewenang Antara Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text G. BAB 2.pdf Download (230kB) | Preview
Preview	Text A. COVER.pdf Download (17kB) | Preview
Preview	Text H. BAB 3.pdf Download (182kB) | Preview
	Text J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (36kB)
	Text I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (189kB)
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (77kB) | Preview
Preview	Text D. DAFTAR ISI.pdf Download (12kB) | Preview
	Text F. BAB 1.pdf Download (0B)
Preview	Text F. BAB 1.pdf Download (255kB) | Preview

Abstract

Diterbitkannya undang-undang No. 30 tentang administrasi pemerintahan yang memberikan mandat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menguji ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang menimbulkan dualisme pengujian. Sebelumnya dalam undang-undang 31 tahun 1999 yang diubah dengan undang-undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi jo. undang-undang 49 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi memberikan kewenangan kepada pengadilan tindak pidana korupsi untuk mengadili seluruh perkara korupsi termasuk unsur menyalahgunakan kewenangan sebagaimana terdapat dalam pasal 3 undang-undang tipikor. Banyak yang berpendapat konsep menyalahgunakan kewenangan dalam undang-undang tindak pidana korupsi sama dengan konsep penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang administrasi pemerintahan, hal tersebut menimbulkan dualisme dan sengketa serta tidak adanya kepastian hukum untuk pengujian unsur penyalahgunaan wewenang antara pengadilan tindak pidana korupsi dengan pengadilan tata usaha Negara. Metode pendekatan yang digunakan daam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat preskriptif analitis, melalui conceptual approach, statute approach, dan case approach. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang penulis peroleh akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis interpretasi Sistematis, dengan menafsirkan dan menghubungkan undang undang yang terkait dan pendapat para ahli hukum. Pada konteks ini, dugaan penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi korupsi merupakan domain hukum administrasi, sehingga wewenang untuk memeriksa ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang merupakan kompetensi absolut peradilan administrasi (Peradilan Tata Usaha Negara). Penerapan mekanisme ini selaras dengan asas ultimum remidiun dalam penerapan hukum pidana, di mana keberadaan pengaturan sanksi pidana harus diletakkan dan diposisikan sebagai sanksi terakhir setalah sanksi perdata maupun sanksi administratif. Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Menyalahgunakan Kewenangan, peradilan administrasi

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	15 Oct 2018 06:54
Last Modified:	15 Oct 2018 06:54
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/39173

Actions (login required)

View Item