KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DENGAN PENCANTUMAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP PASIEN

SRI RAHAYU HIDAYAT, 121000179 (2018) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DENGAN PENCANTUMAN SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG NO.36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN DALAM RANGKA PERLINDUNGAN TERHADAP PASIEN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (0B)
Preview	Text BAB V.pdf Download (150kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Download (0B)
Preview	Text BAB II.pdf Download (381kB) | Preview
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (150kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (212kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text bab I.pdf Download (740kB) | Preview

Abstract

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sebagai realisasi dari kepastian hukum maka pemerintah mengundangkan Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam rangka perlindungan terhadap pasien atas perbuatan-perbuatan yang merugikan dirinya dari tenaga kesehatan, kesalahan pemberian obat, kesalahan pemberian terapi, kesalahan penanganan pasien oleh tenaga kesehatan (malpraktek), maka salah satu kebijakan pemerintah mencantumkan sanksi pidana (penal policy) dalam Undang-Undang No. 36 Tahun tentang Kesehatan. Identifikasi masalahnya : 1). Bagaimanakah kebijakan hukum pidana (penal policy) dalm rangka perlindungan hukum terhadap pasien dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tantang Kesehatan? 2). Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana seorang Dokter yang melakukan malpraktek? 3). Kebijakan-kebijakan apakah yang harus dilakukan disamping penal policy?. Metode penelitiannya adalah deskiptif analisis yakni menggambarkan masalah-masalah yang ada, memilah-milahnya, menganalisanya dan melakukan pendekatan yuridis normatif yang bertujuan memperoleh bahan bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian hanya pada peraturan-peraturan tertulis, pendapat para pakar hukum. Kesimpulannya : 1). Dalam rangka perlindungan terhadap pasien atas perbuatan yang merugikan diri dari perbuatan malpraktek maka dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah memuat sanksi pidana (penal policy) disamping sanksi administratif dan sanksi perdata. 2). Bilamana terbukti tanaga kesehatan melakukan malpraktek maka tenaga kesehatan tersebut harus dimintakan pertanggungjawaban hukumnya di Pengadilan (Hakim). 3). Karena keterbatasan-keterbatasan sanksi pidana dalam melindungi pasien maka disamping penal policy juga perlu dilakukan dengan pendekatan non penal policy. Kata Kunci : Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Penal Policy, Non Penal Policy

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	12 Oct 2018 06:05
Last Modified:	12 Oct 2018 06:05
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/38670

Actions (login required)

View Item