RAKA GILANG PRATAMA, 141000292 (2018) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN SEPEDA MOTOR YANG MENIMBULKAN KEBISINGAN SUARA KNALPOT DI HUBUNGKAN DENGAN KUHAP. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
|
Text
K. BAB III.pdf Download (304kB) | Preview |
|
Text
M. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (108kB) |
||
|
Text
I. BAB I.pdf Download (353kB) | Preview |
|
|
Text
H. DAFTAR ISI.pdf Download (240kB) | Preview |
|
|
Text
N. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (241kB) | Preview |
|
Text
L. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB) |
||
|
Text
J. BAB II.pdf Download (342kB) | Preview |
Abstract
Jumlah pengguna sepeda motor yang begitu banyak telah menimbulkan masalah di Kota-Kota besar di indonesia seperti Kota Bandung.Salah satu masalah tersebut yakni menggunakan knalpot bising pada kendaraan sepeda bermotor di jalan umum, yang sebagian besar dilakukan oleh kalangan remaja. Pasal 285 (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan mengatur tentang larangan penggunaan knalpot tidak standar. Walaupun razia knalpot tidak standar sudah sering dilakukan oleh pihak kepolisian Polrestabes Bandung, akan tetapi hal ini tidak membuat para pelaku jera. Permasalahan hukum penelitian ini adalah untuk dapat menganalisi bagaimanakah penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pengendara sepeda motor yang menimbulkan kebisingan suara knalpot di wilayah Kota Bandung dan apa saja kendala-kendala yang di hadapi penegak hukum dalam melaksanakan penertiban knalpot yang menggunakan knalpot bising atau tidak standar di wilayah Kota Bandung, serta upaya yang harus di lakukan oleh penegak hukum agar pengendara sepeda motor tidak lagi menggunakan knalpot bising. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitikberatkan pada data sekunder sebagai bahan penelitian pokok dan data primer sebagai penunjang. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dan teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan dan lapangan. Metode analisis yang dipergunakan adalah yuridis kualitatif dengan mengacu peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif untuk mencapai kejelasan masalah yang di bahas. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penegakan hukum di tingkat penyidikan terhadap pengemudi sepeda motor yang menggunakan knalpot bising di wilayah Kota Bandung dengan melakukan penindakan seperti penyitaan dan di proseske pengadilan. Adapun kendala-kendala yang di hadapi penegak hukum dalam melaksanakan penertiban pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot bising di Wilayah Kota Bandung antara lain, Penegakan hukum belum di dukung dengan alat uji kebisingan pada saat melakukan penindakan terhadap knalpot bising , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tidak menyebutkan secara ekspilit dan jelas terhadap knalpot tidak standar yang melebihi desible serta masyarakat Kota Bandung masih kurang dengan kesadaran hukum berlalu lintas, lalu upaya yang harus di lakukan oleh penegak hukum agar pengendara sepeda motor tidak menggunakan knalpot yang menimbulkan kebisingan di antaranya melalui cara preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pengguna maupun penjual knalpot bising dan upaya represif yaitu dengan memproses hukum kepada pelaku pengguna knalpot bising. Kata Kunci : Pelanggaran Lalu Lintas,knalpot bising, Penegakan hukum, penyidikan
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
Depositing User: | Ramadhan S - |
Date Deposited: | 09 Oct 2018 08:17 |
Last Modified: | 09 Oct 2018 08:17 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/38313 |
Actions (login required)
View Item |