PELAKSANAAN PROSES ASESMEN DALAM PENETAPAN KORBAN PENYALAHGUNAAN, PECANDU, DAN PENGEDAR NARKOBA UNTUK UPAYA REHABILITASI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

EVRIDO KORAYATA, 131000083 (2018) PELAKSANAAN PROSES ASESMEN DALAM PENETAPAN KORBAN PENYALAHGUNAAN, PECANDU, DAN PENGEDAR NARKOBA UNTUK UPAYA REHABILITASI DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Preview	Text J. BAB II.pdf Download (166kB) | Preview
	Text L. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (138kB)
	Text M. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (73kB)
Preview	Text K. BAB III.pdf Download (123kB) | Preview
Preview	Text N. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (87kB) | Preview
Preview	Text H. DAFTAR ISI.pdf Download (31kB) | Preview
Preview	Text I. BAB I.pdf Download (280kB) | Preview

Abstract

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada dasarnya sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika menganut double track system yaitu berupa sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam perkembangannya penyalahgunaan dan pecandu narkotika tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara, melainkan bermuara di tempat rehabilitasi. Adapun sebelum dilaksanakannya rehabilitasi, setiap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika harus dilakukan proses asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu. Pelaksanaan asesmen tersebut menyangkut hal bagaimana proses pelaksanaan asesmen, akibat hukum tidak mendapatkan asesmen dan upaya dari penegak hukum dalam menjalankan proses asesmen agar dapat dilakukan secara efektif Spesifikasi penelitian dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian mengkaji dan menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan asesmen terpadu dilaksanakan berpedoman dalam PERKA BNN No 11 tahun 2014, dan setiap pelaku yang tidak mendapat proses asemen akan menghasilkan akibat hukum, mereka akan besar kemungkinan mendapatkan sanksi penjara bukan sanksi rehabilitas yang mana sesesuai amanat pasal 54 dari UU No 35 Tahun 2009 bahwa mereka yang tergolong sebagai penyalahguna atau korban dari penyalahgunaan narkoba wajib untuk mendapatkan rehabilitasi medis atau rehabilitasi social, bukan berupa sanksi penjara, dan dalam hal menanggulangi permasalahan tersebut BNN telah melakukan berbagai kegiatan sosialisasi terhadap aparat penegak hukum khususnya dalam hal penangan pelaku penyalahgunaan narkoba untuk menyamakan presepsi bahwa pengguna narkoba harus mendapatkan rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial dari pada sanksi penjara Kata Kunci: Narkotika, Asesmen Terpadu, Rehabilitasi.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	05 Oct 2018 07:09
Last Modified:	05 Oct 2018 07:09
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/37516

Actions (login required)

View Item