Edi Ermawan, NPM. 128412044 (2016) OPTIMALISASI PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU. Thesis(S2) thesis, UNPAS.
|
Text
ABSTRAK-hlm iv.pdf Download (85kB) | Preview |
|
|
Text
ABSTRACT hlm v.pdf Download (84kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I hlm 1-31.pdf Download (352kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II hlm 32-75.pdf Download (291kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA hlm 171-179.pdf Download (215kB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK Masalah korupsi merupakan masalah yang sangat penting dimana merupakan kejahatan luar biasa, institusi kejaksaan adalah institusi dengan tugas dan fungsi untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan hal tersebut sebagaimana di atur dalam undang-undang, jaksa penuntut umum adalah jaksa yang berperan penting yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang, aturan-aturan, surat edaran, pentunjuk tehnis pelaksanaan, permasalahannya adalah ketika sumber daya manusia dan struktur kelembagaan kejaksaan mempengaruhi optimal atau tidak optimalnya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Penulisan ini dimaksudkan agar memberikan pemahaman mengenai relasi antara sumber daya manusia (SDM) jaksa dan struktur kelembagaan kejaksaan mempengaruhi peran jaksa penuntut umum terhadap upaya optimalisasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah spesifikasi deskriptif analitis dengan pendekatan normatif sosiologis, melalui teknik analisis secara kualitatif yang didukung data kuantitatif, selanjutnya dideskripsikan secara deskriftif analitis. Berdasarkan hasil analisis penelitian maka dapat disimpulkan bahwa yang mempengaruhi optimalisasi peran Jaksa Penuntut Umum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Kotamadya Baubau adalah struktur kelembagaan kejaksaan khususnya dalam pengajuan rencana tuntutan yang jenjangnya terlalu panjang dan memakan waktu perilaku sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan terhadap kasus tindak pidana korupsi menunjukkan jaksa telah berperilaku positif yang dapat dilihat dari komitmen Jaksa Penuntut Umum untuk tidak mencari keuntungan dalam proses perkara serta dengan adanya peraturan perundang-undangan, Jaksa Penuntut Umum tetap tegas menangani kasus korupsi sehingga dengan modus operandi yang canggih sekalipun tetap dapat mengungkapnya. ABSTRACT Corruption is particular important issue considered extremely crime. Judicial institution is organization whose duties and functions are to make investigation, examination and prosecution for such a case as it was set in law. General attorneys have important roles in performing their duties based on law, rules, spread sheets, technical guidance for implementation. The problems are when human resources and institutional judiciary structures have effects on whether or not optimal investigation, examination and prosecution for criminal corruption act. The writing is intended to give the understanding of relations between human resources (HR), public prosecutor, and institutional judiciary structures influencing the role of public prosecutor in efforts to optimize investigation, examination and prosecution for criminal corruption act. Research method used in this thesis is analytical descriptive specification along with sociological normative approach through quantitative analytical technique supported by quantitative data and, then, described in analytical descriptive way. Based on the results of the research, it can be concluded that institutional judiciary structures have effect on the optimalization of role the Public Prosecutor play in control over criminal corruption act in Kotamadya Baubau, particularly submission of pursuit plan with too long interval and take time for human resource behavior to provide service for criminal corruption act representing the public prosecutor have positive behavior as it is visible by commitment of the Public Prosecutor to not take advantages of a case process and, given law and code, the Public Prosecutor is required to have explicit posture in managing corruption cases, so that even if sophisticated operant modus they are able to uncovering them.
| Item Type: | Thesis (Thesis(S2)) |
|---|---|
| Subjects: | S2-Thesis |
| Divisions: | Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2016 |
| Depositing User: | asep suryana |
| Date Deposited: | 18 May 2016 06:33 |
| Last Modified: | 18 May 2016 06:33 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/3729 |
Actions (login required)
 |
View Item |
