Gusanti Ayu Kereshna, 131000428 (2018) UPAYA VERIFIKASI UTANG PASCA PUTUSAN PAILIT PT. NYONYA MENEER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
L. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB) |
|
|
Text
K. BAB III.pdf Download (70kB) | Preview |
|
|
Text
M. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (32kB) |
|
|
Text
J. BAB II.pdf Download (144kB) | Preview |
|
|
Text
I. BAB I.pdf Download (132kB) | Preview |
|
|
Text
N. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (29kB) | Preview |
|
|
Text
A. COVER.pdf Download (49kB) | Preview |
|
|
Text
H. DAFTAR ISI.pdf Download (44kB) | Preview |
Abstract
Putusan pailit PT Nyonya Meneer tidak terlepas dari masalah utang-piutang yang tidak selesai dibayarkan. Akibathukumdariputusanpailitdebitor PT Nyonya Meneerkehilanganhakuntukmelakukanpengurusandanpemberesanatashartabenda pailit. Pengurusandanpemberesan harta benda tersebut beralih ke tangan kurator. Dalam pemberesan harta pailit terdapat proses verifikasi utang yang merupakan tahap yang paling penting. Sebab, akan ditentukan urutan pertimbangan hak dari masing-masing kreditur. Pada faktanya, kurator dalam melakukan verifikasi utang tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan adanya beberapa faktor penghambat yang terjadi dalam praaktik pelaksanaan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kewenangan kurator untuk menjalankan tugas setelah adanya putusan pailit dengan hambatan yang terjadi, dan perlindungan hukum terhadap stake holder PT Nyonya Meneer Pasca Putusan Kepailitan. PT. Nyonya Meneer pada tahun 2017 ini telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri Semarang. Dalam proses pengurusan harta pailitnya banyak kejanggalan yang perlu dikaji dengan metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan data dianalisis secara kualitatif. Penelitian terhadap upaya verifikasi utang pasca putusan pailit PT Nyonya Meneer dihubungkan dengan Undang-undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menghasilkan, pertama,akibat hukum dari keputusan pailit terhadap kewenangan kurator atas verifikasi utang kreditur yang belum terdaftar dalam mekanisme perdamaian, menjadikan kurator tidak dapat melakukan tugasnya secara efektif dan efesien. Sebagai akibat dari banyaknya utang-piutang yang tidak dapat terselesaikan, penyelesaian utang yang ditentukan dalam Pasal 113 Undang-undang yakni 14 hari setelah putusan kepailitan tidak dapat dilaksanakan. Kedua, perlindungan hukum terhadapkreditur yang tidak terverifikasi pasca putusan kepailitan dalam Putusan Homologasi hanya dapat dilakukan melalui verifikasi utang terbatas dengan catatan Putusan Homologasi dibatalkan dan kepailitan dibuka kembali. Pembatasan hak kreditur tersebut karena adanya kelemahan pengaturan dalam Undang-undangNomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yangtidak mengatur secara jelas tentang hak kreditur yang tidak terverifikasi piutangnya. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan perlindungan hukum baik bagi kreditur maupun debitur, perlu adanyapembaharuanhukumterhadap Undang-Undang No 37 Tahun 2004, yang salah satunya mengatursecarajelastentang ketentuan mekanisme dan proses pendaftaran utang dan piutang, verifikasi utang, strukturisasi utang, perjanjian perdamaian dan putusan homologasi yang memberikan kedudukan hukum kepada korator untuk bertindak secara seksama dalam menyelesaiakan utang kepailitan. Kata kunci : Pasca Kepailitan, Kurator, Verifikasi Utang
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 18 Sep 2018 01:27 |
| Last Modified: | 18 Sep 2018 01:27 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/36454 |
Actions (login required)
 |
View Item |
