PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT AKIBAT PENAMBANGAN BATU KAPUR DI KABUPATEN BANDUNG BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Sandy Andresta Hakim, 101000176 (2018) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MASYARAKAT AKIBAT PENAMBANGAN BATU KAPUR DI KABUPATEN BANDUNG BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text G.BAB 1.pdf Download (299kB) | Preview
Preview	Text H.BAB 2.pdf Download (287kB) | Preview
Preview	Text I.BAB 3.pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text L.daftar pusaka.pdf Download (21kB) | Preview
	Text J.BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (255kB)
	Text K.BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (30kB)
Preview	Text A.COVER.pdf Download (13kB) | Preview
Preview	Text F.DAFTAR ISI.pdf Download (15kB) | Preview

Abstract

Bahan galian atau bahan tambang merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat besar peranannya dalam menentukan laju pembangunan dan perekonomian, meningkatnya peradaban manusia, menyebabkan peningkatan pemanfaatan sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia. Usaha pertambangan tersebut akan menjumpai permasalahan, baik selama eksplorasi, eksploitasi maupun setelah penambangan selesai. Mengingat pentingnya peranan hukum dalam aspek perlindungan terhadap hak masyarakat akibat adanya suatu kegiatan penambangan batu kapur yang sarat dengan dampak yang akan ditimbulkannya yaitu apakah kegiatan penambangan batu kapur di Kabupaten Bandung Barat sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas lingkungan dalam kegiatan penambangan batu kapur di Kabupaten Bandung Barat serta bagaimana penyelesaian terhadap masalah hukum yang timbul dalam kegiatan penambangan batu kapur di Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitiannya bersifat deskriptif analitis, Menggambarkan masalah yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada melalui data-data yang telah dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berlandaskan pada teori-teori dan konsep-konsep yang dipergunakan, Metode pendekatan yang dipergunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian di bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma dogma dogma atau kaidah hukum yang merupakan patokan bertingkah laku, Tahap penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer sebagai penunjang data sekunder, Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, Analisis data dilakukan secara yuridis kualitatif Hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan penambangan batu kapur telah menimbulkan pencemaran udara partikulat (PM-10). Tidak melaksankan Pasal 1 butir (6), Pasal 65, Pasal 67 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 21, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara serta tingkat kebisingan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemrakarsa tidak melaksanakan kewajiban seperti yang di atur dalam Pasal 6 ayat (1) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor: KEP- 48/MENLH/11/1996, Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penaggulangan Perusakan dan Pencemaran Lingkungan dan bentuk perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas lingkungan tidak mengindahkan peraturan yang berlaku. Kegiatan penambangan batu kapur di Kabupaten Bandung Barat menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan, serta penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, untuk menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Gugatan tersebut dapat dilakukan secara class action seperti yang di atur dalam Pasal 91 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, gugatan dapat juga diajukan oleh organisasi lingkungan hidup melalui mekanisme legal standing seperti yang diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Kata Kunci: Pertambangan, Batu Kapur, Hak Masyarakat

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	13 Sep 2018 07:36
Last Modified:	13 Sep 2018 07:36
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/36092

Actions (login required)

View Item