Mahesa Angga Dilaga, 052030156 (2018) PROYEK REKLAMASI PANTAI SINGAPURA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERTAHANAN DAN KEAMANAN WILAYAH TERITORIAL INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, PERPUSTAKAAN.
|
Text
6. ABSTRAK basa Sunda.pdf Download (50kB) | Preview |
|
|
Text
1. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (6kB) | Preview |
|
|
Text
17. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (136kB) | Preview |
|
|
Text
cover sKRIPSI.pdf Download (30kB) | Preview |
|
|
Text
12. BAB 1.pdf Download (382kB) | Preview |
|
|
Text
13. BAB II maes.pdf Download (173kB) | Preview |
|
|
Text
5. ABSTRACT inggris.pdf Download (49kB) | Preview |
|
|
Text
4. ABSTRAK bhs.INA.pdf Download (50kB) | Preview |
Abstract
Batas-batas wilayah Negara adalah manifestasi kedaulatan territorial suatu Negara batas- batas wilayah ini ditentukan oleh proses sejarah, politik dan hubungan antar Negara yang dikulminasikan ke dalam aturan atau ketentuan hukum nasional maupun hukum internasional. Penanganan masalah dan pengelolaan perbatasan sangat penting saat ini untuk digunakan bagi berbagai kepentingan dan keperluaan, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu diperlukan strategi yang tepat untuk melakukan pengelolaan wilayah perbatasan nasional Indonesia. Penyempurnaan batas-batas wilayah juridiksi Negara di wilayah laut dapat menciptakan tegaknya wibawa Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan terwujudnya perekonomian yang kuat melalui pemanfaatan sumberdaya alamnya.Republik Indonesia adalah Negara kepulauan berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS 1982 (United Nations Convension on the Law of the Sea) yang kemudian diratifikasi dengan UU no 17 tahun 1985. Indonesia mempunyai 18.000 pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Dengan luasnya wilayah lautan Indonesia, perbatasan laut Indonesia merupakan hal yang rawan pelanggaran hukum di kawasan perbatasan, dan batas-batas wilayah Negara merupakan manifestasi kedaulatan territorial suatu Negara. Maka keamanan perbatasan laut merupakan hal penting dalam menjaga kedaulatan Negara. Reklamasi adalah proses perluasan wilayah yang dilakukan secara sengaja oleh Negara yang bersangkutan dengan cara pengerukan wilayah. Indonesia yang memiliki sumber daya alam dimanfaatkan oleh Singapura untuk keperluan reklamasinya, beberapa pulau diIndonesia hampir tenggelam akibat eksploitasi pasir laut yang dilakukan pihak Singapura. Hal ini juga mengacu timbulnya Delimitasi wilayah antara kedua Negara, karena tidak jelasnya perbatasan setelah Singapura melakukan Reklamasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Kebijakan Luar negeri Indonesia dalam bidang keamanaan perbatasan laut dan implikasinya terhadap proyek Reklamasi yang dilakukan Singapura terhadap wilayah territorial Indonesia. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian deskriptif dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data dalam upaya Republik Indonesia untuk menanggulangi masalah keamanan perbatasan laut yang berpengaruh wilayah teritorial. Kedaulatan (sovereignty) dan hak berdaulat (sovereignty right) Negara atas laut merupakan hak negara untuk melakukan pengaturan, pengawasan, perlindungan, dan pengolahan atas laut guna melindungi kepentingan nasional di laut. Oleh karena itu, agenda pengamanan laut Indonesia yang komprehensif dan terpadu merupakan suatu keharusan. Kata kunci : Reklamasi, Perbatasan laut, Delimitasi, Wilayah teritorial
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2018 |
| Depositing User: | Mr Iwan Ridwan Iwan |
| Date Deposited: | 29 Aug 2018 06:21 |
| Last Modified: | 29 Aug 2018 06:21 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/35812 |
Actions (login required)
 |
View Item |
