KERJASAMA ASEAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN LISTAS NEGARA TERHADAP PEMBERANASAN MONEY LAUNDERING DI INDONESIA

Tuti Nurhati, 012030323 (2018) KERJASAMA ASEAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN LISTAS NEGARA TERHADAP PEMBERANASAN MONEY LAUNDERING DI INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, PERPUSTAKAAN.

	Text (2) LEMBAR PENGESAHAN.doc Download (21kB)
	Text (5) ABSTRAK.doc Download (28kB)
	Text (10) BAB I.doc Download (340kB)
	Text (15) DAFTAR KEPUSTAKAAN.doc Download (50kB)
	Text (11) BAB II.doc Download (191kB)
	Text (1) Cover.doc Download (28kB)

Abstract

ABSTRAK Kejahatan lintas negara dalam beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat secara signifikan. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi adalah globalisasi yang mengakibatkan perbatasan antar negara bukan lagi halangan untuk melakukan apapun. ASEAN sebagai organisasi kerjasama regional di Asia Tenggara telah menyadari bahwa kejahatan lintas negara adalah suatu kejahatan yang serius karena berdampak terhadap segala aspek kehidupan manusia. Khususnya Indonesia, sebagai salah satu negara anggota ASEAN yang telah menjadi sasaran praktek money laundering. Tahun 2001 Indonesia telah dikategorikan oleh FATF sebagai negara non kooperatif terhadap penanggulangan praktek money laundering di negaranya, dikarenakan indonesia belum memiliki UU khusus dalam penanggulangan TPPU. Jadi hal ini menjadi tanggung jawab moral ASEAN terhadap Indonesia untuk bersama-sama menanggulangi money laundering dengan menyepakati Perjanjian Internasional yang berupa Deklarasi mengenai kejahatan lintas negara yang menghasilkan Asean Plan of Action to Combat Transnational Crime dan program kerja ASEAN sebagai implementasi dari Rencana Aksi ASEAN di mulai tahun 2002. Dari permasalahan tersebut diatas, penulis mengambil judul skripsi: Kerjasama ASEAN Dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas negara Terhadap Pemberantasan Money Laundering Di Indonesia. Dari judul tersebut dapat diambil Premis mayor: Kerjasama ASEAN dalam penanggulangan kejahatan lintas negara, dalam kajian Organisasi dan Administrasi Internasional, Hukum Internasional, Keamanan Internasional, Studi kawasan. Premis minor: Pemberantasan money laundering di Indonesia. Dalam kajian politik, ekopolint, studi Hi, dan polugri. penulis mengambil hipotesis “Jika kerjasama ASEAN dalam penanggulangan kejahatan lintas negara diarahkan melalui pertukaran informasi, penegakan hukum, dan pelatihan sumber daya manusia, maka upaya pemberantasan money laundering di Indonesia dapat diminimalisir ditandai dengan adanya realisasi dari pertukaran informasi, penegakan hukum dan pengembangan program pelatihan sumber daya manusia.” Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah deskripsi yang bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena mengenai ASEAN serta perannya dalam membantu Indonesia dalam usaha memberantas money laundering. Berdasarkan pembahasan dan analisa mengenai kerjasama ASEAN dalam penanggulangan kejahatan lintas negara telah menyepakati Deklarasi ASEAN yang menghasilkan ASEAN Plan Of Action To Combat Transnational Crime dan program kerja ASEAN yang diimplementasikan menjadi Rencana Aksi ASEAN yang di mulai tahun 2002, maka upaya kerjasama ASEAN dalam pemberantasan money laundering di Indonesia dapat tercapai, yang ditandai dengan adanya realisasi dari program kerja ASEAN melalui pertukaran informasi, penegakan hukum, dan pengembangan program pelatihan sumber daya manusia. Yang telah menghasilkan UU No. 15 Tahun 2002 yang diperbaharui menjadi UU No. 25 Tahun 2003 merupakan suatu langkah pemerintah Indonesia dalam menanggulangi money laundering di negaranya. Kata Kunci: Kerjasama ASEAN, Menanggulangi money Laundering di Indonesia.

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Hubungan Internasional 2018
Depositing User:	Mr Iwan Ridwan Iwan
Date Deposited:	15 Aug 2018 03:24
Last Modified:	15 Aug 2018 03:24
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/35432

Actions (login required)

View Item