KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DALAM KEGIATAN PENAMBANGAN KAPUR DI KAWASAN KARST CITATAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

CYNTHIA AGUSTIANTI, 141000082 (2018) KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DALAM KEGIATAN PENAMBANGAN KAPUR DI KAWASAN KARST CITATAH KABUPATEN BANDUNG BARAT. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (299kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (683kB) | Preview
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (191kB)
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (276kB)
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (14kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (380kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (553kB) | Preview
Preview	Text COVER.pdf Download (19kB) | Preview

Abstract

Sumber daya alam merupakan modal dasar pembangunan daerah, maka pemanfaatan sumber – sumber alam dalam kegiatan pembangunan daerah di segala bidang harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Untuk menjamin kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan dan terpeliharanya fungsi lingkungn hidup, perlu pengembangan kebijakan pola tata ruang yang ditetapkan adanya kawasan lindung bagi sumber daya alam. Salah satu bentang alam yang memiliki potensi dan nilai strategis adalah Kawasan Karst. Kawasan Karst yang terdapat di Jawa Barat adalah kawasan Karst Citatah-Rajamandala. Terdapat beberapa peraturan mengenai pengelolaan kawasan karst khususnya di Jawa Barat, salah satunya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 tahun 2013 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengendalian Pemanfaatan Kawasan Lindung Dengan adanya peraturan tersebut, cukup menunjukan bahwa pemerintah dan masyarakat memperdulikan kelestariannya. Namun, dalam penerapan di lapangan tidak selalu mudah, bahkan kawasan yang dinyatakan termasuk dilindungi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya di Citatah, tetap saja masih adanya kegiatan penambangan yang mengakibatkan lingkungan karst menjadi rusak, gunung – gunung menjadi tidak beraturan dan terjal, dan terjadi pencemaran udara dan air akibat kegiatan industri pertambangan kapur. Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut: apakah regulasi pengelolaan kawasan lindung dalam kegiatan penambangan kapur di kawasan karst sudah sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku dan bagaimana kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kerusakan lingkungan akibat penambangan kapur di Kawasan Karst. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan spesifikasi deskriptif analitis yaitu suatu metode dengan cara menggambarkan fakta – fakta yang berupa data dengan pendekatan metode yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen dan studi lapangan, sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis yuridis kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh penulis mengenai kebijakan hukum pidana pengelolaan kawasan lindung dalam kegiatan penambangan kapur di Citatah Kabupaten Bandung Barat adalah 1) Regulasi mengenai pengelolaan kawasan karst di Citatah telah selaras antara kebijakan pada tingkat Provinsi sampai Kabupaten yaitu sudah ada upaya konservasi dari mulai penunjukkan kawasan lindung geologi. Namun untuk menunjang hal tersebut, perlu segera dilaksanakan penepatan kawasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst. 2) Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kerusakan lingkungan yaitu dengan adanya hukum sebagai fungsi preventif dan represif dalam hal ini upaya penegakan hukum pidana menjadi upaya terakhir setelah diberlakukannya sanksi administrasi. Namun, masih sulitnya menentukan kriteria baku kerusakan lingkungan khususnya pada kawasan karst. Sehingga menyebabkan terhambatnya penegakan hukum pidana lingkungan. Kata kunci : Kawasan lindung, Pertambangan dan Kerusakan Lingkunganiviv

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	06 Aug 2018 03:41
Last Modified:	06 Aug 2018 03:41
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/34394

Actions (login required)

View Item