Salma Haqq, 141000133 (2018) KAJIAN TERHADAP PENOLAKAN PERPANJANGAN IZIN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA (TDUP) HOTEL ALEXIS DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 47 TAHUN 2017 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
Text
I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (632kB) |
||
|
Text
H. BAB III.pdf Download (539kB) | Preview |
|
|
Text
A. Cover.pdf Download (348kB) | Preview |
|
Text
J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (411kB) |
||
Text
G. BAB II.pdf Download (0B) |
||
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (540kB) | Preview |
|
|
Text
E. DAFTAR ISI.pdf Download (293kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB I.pdf Download (602kB) | Preview |
Abstract
Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku masyarakat. Setiap penyelenggara usaha pariwisata, dalam hal ini Alexis berkewajiban turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya. Pemerintah berkewajiban mengawasi dan mengendalikan kegiatan pariwisata dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai hal negatif yang dapat mendampaki masyarakat luas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, penulis dalam hal ini memfokuskan penelitian terkait apakah yang menjadi pertimbangan Gubernur DKI Jakarta menolak perpanjangan izin TDUP Hotel Alexis? Akibat Hukum apakah yang timbul dari penolakan perpanjangan izin TDUP Hotel Alexis? Bagaiaman sinkronisasi antara Peraturan Gubernur dengan SK Gubernur DKI Jakarta tentang penolakan perpanjangan izin TDUP Hotel Alexis? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yakni penelitian terhadap berbagai bahan pustaka maka pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan yang didukung oleh penelitian lapangan. Dengan menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang penolakan perpanjangan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Alexis. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh diinventarisasi, dikaji dan diteliti secara sistematis, dan terintegrasi. Pertimbangan Gubernur DKI Jakarta menolak perpanjangan izin Tanda Daftar Usaha Pariwisata Hotel Alexis sebagaimana yang tercantum dalam surat tembusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus bukota Jakarta bernomor 6866/-1.858.8; bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapat banyak laporan masyarakat terkait operasionalisasi usaha Alexis yang dianggap terlarang. Akibat hukum yang timbul akibat penolakan perpanjangan izin TDUP Hotel Alexis yaitu pemberhentian kegiatan operasi Hotel Alexis, pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata berakibat bahwa Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dimiliki sudah tidak berlaku lagi. Sinkronisasi antara Peraturan Gubernur dengan Surat Keputuasan Gubernur DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta memang sejalan dan tidak ada benturan, namun adanya benturan dengan peraturan menteri pariwisata terkait petunjuk pelaksanaan teknis penerbitan perizinan kepariwisataan tidak dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaan dilapangan yang disinyalir sebagai human error dan ketidak pahaman pelaksana teknis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan penolakan izin tersebut tidak berlaku. Kata Kunci : Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Diskresi, Pemerintah Daerah
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
Depositing User: | Lilis Atikah |
Date Deposited: | 10 Jul 2018 07:21 |
Last Modified: | 10 Jul 2018 07:21 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/34142 |
Actions (login required)
View Item |