PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENGGESEKAN GANDA (DOUBLE SWIPE) KARTU KREDIT PADA TRANSAKSI NON TUNAI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN

WIDYA SARI PRATIWI, 141000309 (2018) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS PENGGESEKAN GANDA (DOUBLE SWIPE) KARTU KREDIT PADA TRANSAKSI NON TUNAI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Preview	Text H. BAB III.pdf Download (454kB) | Preview
Preview	Text K. DAFTAR PUSTAKA.docx.pdf Download (129kB) | Preview
	Text J. BAB V.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB)
Preview	Text G. BAB II.docx.pdf Download (392kB) | Preview
Preview	Text F. BAB I.docx.pdf Download (361kB) | Preview
Preview	Text D. DAFTAR ISI.docx.pdf Download (297kB) | Preview
Preview	Text H. BAB III.docx.pdf Download (392kB) | Preview
	Text I. BAB IV.docx.pdf Restricted to Repository staff only Download (204kB)

Abstract

Penggesekan ganda (double swipe) terjadi ketika pedagang menggesekan kartu non tunai lebih dari sekali selain di mesin Electronic Data Capture (EDC), penggesekan biasanya dilakukan di mesin kasir pedagang. Akan tetapi dalam pelaksanaanya dapat menimbulkan risiko yang cukup besar berupa ter-copy nya berbagai data nasabah yang tersimpan di kartu. Kemungkinan terjadi penyalahgunaan data nasabah yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap nasabah. Permasalahan yang timbul antara lain, Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah atas penggesekan ganda (double swipe) kartu kredit pada transaksi non tunai, Bagaimana akibat hukum dari penggesekan ganda (double swipe) kartu kredit pada transaksi non tunai, serta Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam permasalahan penggesekan ganda (double swipe) kartu kredit pada transaksi non tunai. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, Pasal 34 huruf b, Bank Indonesia melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran selain untuk tujuan transaksi pemrosesan pembayaran, tercakup juga di dalamnya terdapat larangan pengambilan data melalui mesin kasir. Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian Deskriptif Analitis yaitu penelitian dengan menggambarkan secara sistematis, akurat, actual, dan menyeluruh mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Metode Pendekatan yang digunakan adalah Yuridis Normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku. Tahap Penelitian yang digunakan yaitu melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara pada Kantor Regional 2 Jawa Barat OJK dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Hasil yang diperoleh dari penelitian diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap nasabah atas penggesekan ganda (double swipe) berdasarkan pada ketentuan Pasal 29 ayat (4), Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan serta Pasal 34 huruf b Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Akibat hukum dari penggesekan ganda (double swipe) kepada merchant yang masih melakukan hal tersebut adalah di blacklist atau dicabut dari kewenangan untuk menjalankan pembayaran melalui Electronic Data Capture (EDC). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam permasalahan penggesekan ganda (double swipe) melakukan pengawasan menjadi salah satu upaya dalam pengantisipasian terjadinya pelanggaran atas produk perbankan serta Bank Indonesia juga melarang dilakukannya penggesekan ganda (double swipe) dalam transaksi non tunai. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Akibat Hukum Penggesekan Ganda (Double Swipe), Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	30 May 2018 07:17
Last Modified:	30 May 2018 07:17
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/34049

Actions (login required)

View Item