Ine Mariane, Ine Mariane and Danny Permana, Danny Permana and Agus Fatah, Agus Fatah (2018) PENGEMBANGAN OTONOMI DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG DESA NOMOR 6 TAHUN 2014 DI INDONESIA. Seminar Nasional Ilmu Administrasi negara " Tantangan dan Prospek Pemerintahan Baru". pp. 185-200. ISSN 978-602-71737-0-5
|
Image
2018-04-03 09-57-06_0398.jpg Download (1MB) | Preview |
|
|
Image
2018-04-03 09-58-30_0399.jpg Download (1MB) | Preview |
|
|
Image
2018-04-03 09-59-10_0400.jpg Download (1MB) | Preview |
|
|
Image
2018-04-03 10-02-11_0403.jpg Download (1MB) | Preview |
|
|
Image
2018-04-03 10-01-05_0402.jpg Download (1MB) | Preview |
|
|
Image
2018-04-03 10-00-09_0401.jpg Download (1MB) | Preview |
|
|
Image
2018-04-03 10-02-57_0404.jpg Download (1MB) | Preview |
|
|
Image
2018-04-03 10-04-30_0406.jpg Download (1MB) | Preview |
|
|
Image
2018-04-03 10-05-13_0407.jpg Download (1MB) | Preview |
|
|
Image
2018-04-03 10-06-23_0409.jpg Download (1MB) | Preview |
|
|
Image
2018-04-03 10-05-49_0408.jpg Download (1MB) | Preview |
|
|
Image
2018-04-03 10-03-26_0405.jpg Download (1MB) | Preview |
|
|
Image
2018-04-03 10-07-12_0410.jpg Download (1MB) | Preview |
|
|
Image
2018-04-03 10-07-47_0411.jpg Download (1MB) | Preview |
|
|
Image
2018-04-03 10-10-31_0397.jpg Download (1MB) | Preview |
|
|
Image
2018-04-03 10-11-08_0398.jpg Download (1MB) | Preview |
|
Text
PENGEMBANGAN OTONOMI DESA DALAM PERSPEKTIF UNDANG.docx Download (12kB) |
||
|
Image
2018-04-03 10-11-42_0399.jpg Download (1MB) | Preview |
Abstract
Peningkatan derajat PP nomor 72 tahun 2005 tentang desa menjadi UU Nomor 6 tahun 2014, memberikan suatu gambaran penting tentang eksistensi desa. Dalam hal ini, Desa secara substansif memperoleh kesamaan derajat dengan entitas pemerintahan daerah, meskipun secara historis, posisi desa sebenarnya pernah sederajat melalui Undang-Undang 5 Tahun 1979. Kemudian, pasca reformasi 1998, pengaturan posisi desa terdegradasikan melalui peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005, yang ditindak-lanjuti lewat peraturan daerah masing-masing. Pada konteks itu, harapan besar tentang posisi desa disandarkan pada UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, sehingga keberadaan otonomi desa diharapkan tumbuh kembali sebagaimana masa sebelum 1979. Namun demikian, otonomi desa justru mengalami degradasi/penurunan subtansinya, sebagai akibat ekspansi otonomi daerah, posisi desa ini memberi tempat bagi tumbuhnya desa adat diluar desa administrative. Terhadap persoalan kedua tampak bahwa desa diharapkan mampu mengembangkan otonomi aslinya untuk membatasi kuasa otonomi daerah yang mengancan, sehingga ke substansi pokok desa. Untuk mewujudkan harapan tersebut posisi dan kedudukan desa saat ini memberi kekuatan yan lebih efektif digunakan desa dalam meningkatkan bargaining position, ketika berhadapan dengan supradesa Kata kunci: Birokrasi dan Otonomi Desa
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | PROCEEDING |
Divisions: | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Negara 2018 |
Depositing User: | mr yogi - |
Date Deposited: | 03 Apr 2018 06:41 |
Last Modified: | 03 Apr 2018 06:41 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/33923 |
Actions (login required)
View Item |