BETHARA MADIA SMARASANTA, 121000202 (2018) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SATWA YANG DILINDUNGI DALAM TIDAK PIDANA MEMELIHARA LUMBA-LUMBA UNTUK PERTUNJUKAN DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
|
Text
F. BAB 1.pdf Download (311kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB 3.pdf Download (337kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (184kB) |
|
|
Text
J. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (57kB) |
|
|
Text
G. BAB 2.pdf Download (242kB) | Preview |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (140kB) | Preview |
|
|
Text
D. DAFTAR ISI.pdf Download (133kB) | Preview |
Abstract
Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas, dengan ekosistem laut yang sangat beragam. Salahsatunya adalah mamalia laut jenis lumba-lumba. Tingkah pola dan bentuk wajah yang menggemaskan meningkatkan keingintahuan masyarakat yang cukup tinggi terhadap lumba-lumba, hal tersebut berdampak pada pertumbuhan berbagai perusahaan yang menawarkan jasa bertemu dan melihat lumba-lumba secara langsung. Menyebabkan tindak eksploitasi yang dilakukan pengelola dengan mempekerjakan satwa melebihi kemampuannya tanpa memperdulikan kesejahteraan satwa tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskan masalah mengenai, Bagaimana penegakan hukum terhadap pemeliharaan dan penyiksaan lumba-lumba untuk suatu pertunjukan? Faktor apa yang membuat belum diberlakukannya penegakan hukum terhadap pemeliharaan dan penyiksaan pada lumba-lumba dalam pertunjukkan atraksi satwa di Indonesia? Upaya apa yang harus dilakukan pemerintah untuk melindungi satwa lumba-lumba? Metode pendekatan di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dengan dukungan yuridis empiris. Metode-metode ini berorientasi pada kajian data sekunder dan primer berupa peraturan perundang-undangan, asas-asas dan teori hukum, serta kaidah-kaidah hukum yang berhubungan dengan hukum pidana, juga dipadukan dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara lapangan. Metode analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dapat ditarik kesimpulan bahwa . Penegakan hukum terhadap kasus memelihara lumba-lumba untuk pertunjukan, tidak sesuai dengan yang diharapkan karena aparat penegak hukum masih belum dapat melakukan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Pihak aparat hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan satwa.Penegakan hukum pidana yang harus dilakukan adalah jalur penal yang dapat diterapkan pidana kurungan penjara bagi yang bersangkutan dan jalur non penal yang dapat diterapkan dengan evaluasi peraturan terkait pertunjukan satwa juga kesadaran dari masyarakat mengenai eksploitasi yang terjadi di pertunjukan atraksi satwa. Kata kunci : eksploitasi, atraksi, lumba-lumba, korporasi, penegakan hukum
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 03 Mar 2018 05:36 |
| Last Modified: | 03 Mar 2018 05:36 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/33784 |
Actions (login required)
 |
View Item |
