ALAT BUKTI REKAMAN CCTV DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 20/PUU-XIV/2016 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

CESAR TRI WIBISANA, 131000289 (2018) ALAT BUKTI REKAMAN CCTV DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 20/PUU-XIV/2016 DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

	Text i. Bab IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (152kB)
Preview	Text k. daftar pustaka.pdf Download (219kB) | Preview
	Text j. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (17kB)
Preview	Text d. daftar isi.pdf Download (97kB) | Preview
Preview	Text g. BAB II.pdf Download (289kB) | Preview
	Text h. BAB III.pdf Download (0B)
Preview	Text f. BAB I.pdf Download (547kB) | Preview

Abstract

Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut adalah hasil Pengujian Undang-Undang yang berkaitan dengan keabsahan alat bukti elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Pengujian Undang-Undang tersebut diajukan oleh Setya Novanto. Latar belakang diajukannya permohonan pengujian Undang-Undang ini memiliki keterkaitan dengan rekaman pembicaraan Setya Novanto yang akan dijadikan alat bukti. Perekaman tersebut dilakukan tanpa persetujuan dan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini, bagaimanakah pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? bagaimanakah kekuatan pembuktian rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016? serta bagaimana upaya yang harus dilakukan penuntut umum dalam pembuktian dengan rekaman CCTV agar dakwaannya terbukti dimuka Persidangan? Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang melihat permasalahan yang diteliti dengan menitikberatkan pada data sekunder sebagai bahan penelitian pokok dan data primer sebagai penunjang. Kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dan teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui studi kepustakaan dan lapangan. Metode analisis yang dipergunakan adalah yuridis kualitatif yang bertitik tolak dari teori, konsep maupun peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif untuk kemudian dianalisis secara kualitatif, tanpa menggunakan rumus dan angka. Hasil penelitian mengemukakan bahwa KUHAP belum mengatur tentang alat bukti elektronik, namun karena didasarkan pada kebutuhan hukum mengatasi kejahatan yang semakin berkembang, maka dibentuklah peraturan-peraturan yang memperkenankan penggunaan alat bukti elektronik, seperti dalam Undang- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Terkait Kekuatan pembuktian rekaman CCTV sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 sebenarnya Kekuatan pembuktian Rekaman CCTV sangat tergantung pada kesesuaian atau keterkaitan dengan alat bukti keterangan saksi, surat, dan/atau keterangan terdakwa, Kekuatan pembuktian suatu rekaman CCTV juga dipengaruhi oleh keabsahan alat bukti rekaman CCTV tersebut dan informasi yang terdapat di dalamnya, lalu upaya yang harus dilakukan Penuntut Umum dalam pembuktian dengan rekaman CCTV, sebelum dibuatkanya surat dakwaan, penuntut umum dapat melakukan penyidikan tambahan jika diperlukan, Sehingga alat bukti elektronik juga masih memiliki kedudukan yang berarti dalam pembuatan surat dakwaan, keautentifikasian alat bukti tersebut juga menjadi penting karena akan diajukan dalam pembuktian dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kata kunci : Alat Bukti, Rekaman CCTV, Tindak Pidana Korupsi

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	02 Mar 2018 07:05
Last Modified:	08 Mar 2018 07:18
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/33768

Actions (login required)

View Item