DWI MASITOH, 141000267 (2018) KEPASTIAN HUKUM PEMBERLAKUAN STANDARISASI BARANG DAN JASA MELALUI PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) UNTUK MENINGKATKAN PEREKONOMIAN INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
|
Text
BAB I.docx.pdf Download (553kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III(1).pdf Download (353kB) | Preview |
|
|
Text
Dafatar Isi.pdf Download (156kB) | Preview |
|
|
Text
BAB IV.pdf Download (404kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (567kB) | Preview |
|
|
Text
BAB V.pdf Download (261kB) | Preview |
Abstract
Peraturan yang menyatakan kopi instan wajib berstandarisasi SNI termuat dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 55/M-IND/PER/6/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib. Pemberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib pada kopi dalam kemasan untuk menekan tingginya impor kopi kemasan dan melindungi konsumen dari campuran yang merugikan. Pengaturan SNI secara wajib juga dapat ditemui juga SNI yang diberlakukan secara wajib untuk makanan sejenis sarden yang termuat dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/Permen-Kp/2016 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng Dan Standar Nasional Indonesia Sarden Dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib. Namun dalam praktikmya masih ditemukan barang kopi dan ikan dalam kemasan kaleng yang belum memenuhi SNI. Bagaimana kepastian hukum Standarisasi barang melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) dalam praktik? Bagaimana penerapan Standarisasi barang melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan? Upaya apakah untuk memaksimalkan penegakan hukum standarisasi barang melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga menjamin kepastian hukum?. Peneliti Penulis dalam melakukan penelitian, skripsi ini menggunakan metode Deskriptif analitis yaitu suatu metode penulisan yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan daripada objek yang diteliti dengan menggunakan data atau mengklasifikasinya, menganalisa, dengan menulis data sesuai dengan data yang diperoleh dari masyarakat.. Dalam penelitian ini juga penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Maksudnya hukum dikonsepsikan sebagai norma yang disertai dengan contoh kasus. Kepastian mengenai hak dan kewajiban mengenai Standar Nasional Indonesia (SNI) keberlakuannya dapat dikatakan tidak valid karena aturan mengenai SNI belum dapat dipatuhi oleh beberapa pelaku usaha dan kaidah SNI belum dapat diterapkan secara tegas oleh badan – badan penerap hukum. Penerapan standarisasi barang melalui standar nasional indonesia (sni) diberlakukan secara wajib untuk barang – barang tertentu yang berhubungan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup. Upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum standarisasi melalui Standar Nasional Indonesia (SNI) oleh pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan diantaranya adalah sosialisasi atau penyuluhan akan pemahaman standarisasi melalui SNI, melakukan pembinaan terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), memberikan teguran atau peringatan secara tertulis terhadap pelaku usaha yang tidak mengikuti konfigurasi peraturan perundang – undangan yang berlaku mengenai SNI, tindak lanjut penyelidikan dan penyidikan. Kata Kunci : Kepastian Hukum, Penerapan SNI, SNI Barang Pangan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 02 Mar 2018 06:45 |
| Last Modified: | 02 Mar 2018 06:45 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/33759 |
Actions (login required)
 |
View Item |
