STUDI KASUS PERKARA NO.97/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL TENTANG PENETAPAN TERSANGKA SETYA NOVANTO OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Arissa, 121000308 (2018) STUDI KASUS PERKARA NO.97/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL TENTANG PENETAPAN TERSANGKA SETYA NOVANTO OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

	Text BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB)
Preview	Text BAB V.pdf Download (189kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (99kB)
Preview	Text cover risa.pdf Download (9kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text daftar isi.pdf Download (142kB) | Preview
Preview	Text bab 1.pdf Download (240kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (116kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (152kB) | Preview

Abstract

Studi Kasus ini berjudul “Studi Kasus Perkara No.97/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL. Tentang Penetapan Tersangka Setya Novanto Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.” Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Putusan yang menyatakan bahwa penetapan Tersangka terhadap setya Novanto (Pemohon) yang dikeluarkan oleh KPK berdasarkan Surat No. 310/23/07/2017 tertanggal 18 Juli 2017, dinyatakan tidak sah kemudian memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (Pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No.Sprin.Dik-56/01/07/2017 tertanggal 17 Juli 2017. Hal inilah yang melatarbelakangi ketertarikan penulis untuk menulis studi kasus ini dengan beberapa permasalahan yaitu apakah petimbangan Hakim yang mengabulkan praperadilan dalam perkara No.97/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL sudah sesuai dengan KUHAP, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya praperadilan oleh Hakim dan upaya yang dilakukan oleh KPK dalam menyikapi putusan perkara No.97/PID.PRAP/2017/PN.JKT.SEL. Alat analisis yang digunakan dalam penyelesaian studi kasus ini adalah dengan cara melakukan penafsiran atau interprestasi hukum dan kintruksi hukum. Penafsiran atau kontruksi hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan terhadap teks undang-undang. Sedangkan kontruksi hukum adalah proses pemberian makna melalui penalaran logis untuk mengembangkan lebih lanjut teks undang-undang. Hasil penelitian ini adalah Pertimbangan hukum hakim tunggal Pengadilan Jakarta Selatan bahwa ada pun alat-alat bukti yang telah diperoleh oleh KPK merupakan hasil penyelidikan dalam perkara oraang lain, Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya gugatan pra peradilan adalah dengan adanya serangkaian tindakan penyidik yang cacat hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, upaya yang dilakukan oleh KPK adalah dengan mengeluarkan sprindik yang kedua. Kata kunci : Putusan Hakim, Praperadilan, Tersangka

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	02 Mar 2018 02:19
Last Modified:	02 Mar 2018 02:19
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/33741

Actions (login required)

View Item