IMPLEMENTASI HAK PENGHIDUPAN YANG LAYAK TERHADAP ANGGOTA POLRI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG HAK-HAK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

RIYAN DWI JULIANDA, NPM 101000112 (2016) IMPLEMENTASI HAK PENGHIDUPAN YANG LAYAK TERHADAP ANGGOTA POLRI BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2010 TENTANG HAK-HAK ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text COVER new-1.pdf Download (14kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (8kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (52kB) | Preview
Preview	Text KAT PENGANTAR.pdf Download (33kB) | Preview
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (37kB)
Preview	Text daftar pustaka.pdf Download (13kB) | Preview
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (69kB)

Abstract

Seiring dengan beratnya tugas yang ditanggung Anggota Polri dalam menjalankan kewajibannya, dirasakan bahwa selama ini hak-hak anggota Polri khususnya terkait dengan penghidupan yang layak kurang terpenuhi secara maksimal. Indikasi belum terimlementasikannya hak atas kehidupan yang layak adalah adanya Puluhan demontran yang terdiri dari kelompok Koalisi untuk Kesejahteraan TNI Polri (KITRA) melakukan aksi damai menggugat standar gaji TNI Polri yang dianggap tidak manusiawi. Pada skripsi ini yang menjadi identifikasi masalahnya adalah: Bagaimanakah Implementasi Hak Penghidupan Yang Layak Terhadap Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia?; dan Bagaimana Upaya terhadap pemenuhan Hak Penghidupan Yang Layak Bagi Anggota Polri Berdasarkan Ketentuan Perundang- Undangan Yang Berlaku? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji data sekunder yaitu asas-asas yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menggambarkan permasalahan yang ada kemudian menganalisisnya dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu bahanbahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma (dasar) atau kaidah dasar, Peraturan perundang-undangan, Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat, Yurisprudensi, Traktat, Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku. bahan hukum sekunder yaitu yang memberikan penjelasan menganai bahan hukum primer. Negara dalam hal ini pemerintah belum bisa memenuhi hak atas penghidupan yang layak bagi anggota Polri; hal tersebut dapat terlihat apabila membandingkan gaji anggota Polri khususnya Tamtama dan Bintara dengan Buruh di beberapa Kota dan Kabupaten di Jawa Barat, dimana gaji anggota Polri masih di bawag Upah Minimum buruh. Dalam rangka pemenuhan atas hak penghidupan yang layak bagi anggota Polri, maka diperlukan suatu Peraturan Pemerintah sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Kepegawaian dan Undang-Undang Kepolisian yang mengatur hakhak anggota Polri yang berkaitan dengan penghidupan yang layak secara menyeluruh termasuk gaji dan kenaikan pangkat. Saran yang dapat penulis kemukakan adalah: Hak-hak anggota kepolisian terkait dengan penghidupan yang layak, secara legalitas harus diperhatikan dan diberikan jaminan perlindungan karena kewajiban profesinya, yakni sebagai penegak hukum, pelindung, pengayom dan pelayan pada masyarakat; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 tentang Hak-Hak Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus ditinjau ulang, karena dalam hal ini tidak mengatur mengenai hak atas kenaikan golongan/pangkat yang merupakan indicator besarnya penghasilan bagi anggota Polri. Kata Kunci : Hak Penghidupan Yang Layak, Anggota Polri Along with the heavy responsibility taken by the Police in doing their duties, the rights of the Police particularly ones related to the decent living are not maximally fulfilled. Indications of unimplemented rights to have decent living are shown by the protesters from Coalition for the Welfare of Army and Police (KITRA) striking peacefully to criticize the payment standard of Army and Police that deemed inhuman. The problems identified were: How is the Implementation of The Right to Have Decent Living for the Police under the Governmental Regulation No. 42, 2010 concerning the Rights of the Police of the Republic of Indonesia?; and What is the measures taken to fulfill the Right to Have Decent Living for the Police under the applied regulations? Method used in research was juridical normative examining and analyzing secondary data i.e. principles contained in the regulations. The research specification was descriptive analytical describing the problems and then analyzing using primary legal materials such as binding legal materials and of consisting the norms (basic) or basic principles, regulations; legal materials that are not codified such as adat law, case law, treaty; legal materials from the colonial era that still applies. Secondary legal materials are that explaining the primary legal materials. The state, which in this case is government, still cannot fulfill the rights to have decent living for the police; it is seen when we compare the wages of police particularly of enlisted officers and non-commissioned officer with the workers in some places and regencies in West Java where the wages of police are still under the Standard of Minimum Wages of worker. To fulfill the right to have decent living for Police, a governmental regulation as the implementing law of Employment Act and Police Act regulating the rights of Police related to decent living entirely including the wages and promotion. The suggestion proposed are: the rights of police related to the decent living should legally be concerned and be given guarantee of protection as the consequence of their professional duty as the law enforcement, protector, patron, and the server of people; the Governmental Regulation No. 42, 2010 regarding the Right of the Police of Republic of Indonesia should be reviewed since it does not regulate the rights for promotion as the indicator of the amount of income of the Police. Keywords: The rights to have decent living, police

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2010
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	15 Apr 2016 02:07
Last Modified:	27 Oct 2017 04:33
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/3354

Actions (login required)

View Item