Tio Parlinggoman, 101000309 (2017) PENETAPAN TERSANGKA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH PENYIDIK INDEPENDEN KPK DIHUBUNGKAN DENGAN KUHAP JO. UNDANG – UNDANG NO. 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.
|
Text
BAB II.pdf Download (212kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (188kB) | Preview |
|
|
Text
cover tio.pdf Download (71kB) | Preview |
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (255kB) |
||
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (89kB) | Preview |
|
|
Text
daftar isi dan lain lain.pdf Download (163kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I.pdf Download (428kB) | Preview |
Abstract
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martbat sebagai manusia seutuhnya. Oleh karena itu anak juga memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa-bangsa di dunia dan merupakan landasan bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di seluruh dunia. Permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini adalah : 1) Apakah sanksi yang dapat dikenakan kepada anak yang menjadi kurir perdagangan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak? 2)Bagaimana bentuk perlindungan hukum bag i anak sebagai kurir nrkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 jo undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika? 3) Upaya apakah yang harus dilakukan pemerintah agar anak tidak dijadikan kurir narkotika? Metode penelitian yang digunakan adalah meliputi spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu uraian realitas, metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji data, tahap penelitian dengan studi kepustakaan dan penelitian lapangan, tekhnik pengumpulan data difokuskan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, alat pengumpul data dengan studi kepustakaan dan analisis data menggunakan yuridis kualitatif. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah : 1) Penjatuhan pemidanaan terhadap anak yang menjadi kurir narkotika sebagaimana diatur jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim anak dalam pasal 71 ayat (1) dan (2) UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak harus dipertimbangkan mengenai pasal yang diterapkan sesuai UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika karena ancaman pidana yang diatur berbeda berdasarkan tingkat golongan narkotika dimana narkotika golongan I ancaman pidananya lebih berat kemudian diikuti narkotika golongan II serta narkotika golongan III dan harus dipertimbangkan lewat batasan usia .2) Sebelum memasuki proses penjatuhan pemidanaan tersebut terhadap anak yang menjadi kurir narkotika, ada upaya perlindungan hukum berdasarkan undangundang sistem peradilan pidana anak lewat pendekatan keadilan restorative untuk tercapainya diversi serta didasari atas diskresi dari penegak hokum. 3) 3. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan Penanggulangan peredaran narkotika oleh anak harus dimulai dari lingkungan terdekat dan dibantu oleh pemerintah. Dengan melakukan tindakan preventif orang tua, guru, masyarakat pada lingkungan tempat tinggal anak. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kurir Narkotika Anak
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2018 |
Depositing User: | Lilis Atikah |
Date Deposited: | 22 Feb 2018 06:37 |
Last Modified: | 22 Feb 2018 06:37 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/33502 |
Actions (login required)
View Item |