ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) TERHADAP PUTUSAN PK PERKARA PERDATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG MAHKAMAH AGUNG

FACHRY FANSURI, NPM 111000264 (2016) ANALISIS YURIDIS UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) TERHADAP PUTUSAN PK PERKARA PERDATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG MAHKAMAH AGUNG. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

	Text COVER SKRIPSI.pdf Download (17kB)
	Text DAFTAR ISI.pdf Download (91kB)
	Text BAB I.pdf Download (249kB)
	Text BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (194kB)
	Text BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (377kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (133kB)

Abstract

Penelitian di dalam Skripsi ini adalah Mengenai Peninjauan Kembali atas Peninjauan Kembali di dalam Lingkungan Peradilan Perdata. Menurut Pasal 66 Ayat (1) Undang- Undang No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan bahwa Permohonan Peninjauan Kembali Hanya dapat diajukan satu (1) kali. Namun Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali dapat dimungkinkan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.10 Tahun 2009 dengan alasan jika apabila suatu obyek perkara terdapat 2 (dua) atau lebih putusan peninjauan kembali yang bertentangan satu dengan yang lain baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana dan diantaranya ada yang diajukan permohonan Peninjauan Kembali agar permohonan peninjauan kembali tersebut diterima dan berkas perkaranya tetap dikirimkan ke Mahkamah Agung. Namun Dalam Kasus ini dapat dimungkinkan pengajuan Peninjauan Kembali atas Permohonan Peninjauan kembali dengan alasan ditemukannya Novum yang sangat menentukan atau Novum yang menyangkal Putusan Peninjauan Kembali yang sebelumnya. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan situasi atau peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian dianalisis berdasarkan fakta- fakta yang ada. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode yang mempergunakan sumber data sekunder yaitu asas- asas dan norma- norma hukum yang berlaku juga untuk menjadi penunjang penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan, analisis data yang dilakukan adalah secara yuridis kualitatif. Akibat hukum dari Peninjauan Kembali yang lebih dari satu (1) kali yaitu hilangnya kepastian hukum, meskipun jika keadilan ditemukan maka keadilan harus didahulukan, namun setiap awal harus ada akhir, maka dari itu Peninjauan Kembali tersebut tetap harus dibatasi agar tidak ada pihak yang dirugikan. Maka dari itu ketelitian dari Hakim Mahkamah Agung sangat dibutuhkan agar proses beracara tidak berlarut- larut sesuai dengan asas peradilan cepat sederhana dan biaya ringan. Kata Kunci : Peninjauan Kembali, Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Peninjauan Kembali Research in in a thesis it is about a rehearing of judicial review in the civil justice . According to article 66 paragraph 1 of imbecility - invite no.14 1985 about the supreme court stated that request reconsideration only can be requested one (1) times. But entreaty a rehearing judicial review can possible based on circular letter the supreme court no.10 2009 by reason If when an object matter are 2 ( two ) or more judicial review as opposed one another both in civil case and criminal cases And others is proposed entreaty review that entreaty review was received by and files to be fixed sent to the supreme court But in the case of can be possible filing review at the request review by reason found novum that very much determined or novum who denies judicial review formerly. Research methodology this is a descriptive analytical , that research describing situation or event that is are being investigated and then analyzed based on fact the facts .A method of the approach that was used in this research was juridical normative that the method have secondary data that is principles and a norm law also to be supporting this research is primary data that the data from the field research , analysis of data executed is qualitative in a juridical manner . The law from review more than one ( 1 ) times the loss of legal certainty , even if justice and justice must be found precedence, But every early there must be the end, therefore review was still should be curtailed for there to be no the party being disadvantaged Therefore thoroughness of supreme court justice is needed to make the process of beracara berlarut- not soluble in accordance with the principle of judicial quick simple and the cost of light . Keywords: review , requesting a rehearing of judicial review

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2011
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	15 Apr 2016 02:07
Last Modified:	15 Apr 2016 02:07
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/3321

Actions (login required)

View Item