KRIS SUTIYONO, 131000076 (2017) PELELANGAN HASIL PENYITAAN BARANG OLEH KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
|
Text
07. BAB 1.pdf Download (106kB) | Preview |
|
|
Text
09. BAB 3.pdf Download (75kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
08. BAB 2.pdf Download (0B) |
|
|
Text
06. daftar isi.pdf Download (38kB) | Preview |
|
|
Text
11. BAB 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (44kB) |
|
|
Text
10. BAB 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (68kB) |
|
|
Text
12. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (45kB) | Preview |
Abstract
Selama ini aparat penegak hukum maupun pemerintah, dalam upaya tindak pidana korupsi hanya berfokus pada pelaku tindak pidana korupsi saja, dengan cara menjerat pelaku dengan memberikan tuntutan pidana penjara, denda dan uang pengganti. Dalam melaksanakan tugasnya petugas KPK berhak menyita barang yang diduga hasil tindak pidana korupsi, apabila barang tersebut dipersidangan terbukti hasil tindak pidana korupsi, maka barang tersebut akan disita oleh negara dan akan dilakukan lelang untuk mengganti uang negara yang dikorupsi. Lelang yang dilakukan pada barang-barang hasil sitaan KPK yang disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) banyak menemui kendala, selain terancam rusak, juga nilainya jadi merosot, akibat dari tidak ada perawatan yang dilakukan kepada barang-barang hasil tindak pidana korupsi mengakibatkan harga-harga barang tersebut turun jauh dari harga pasar yang semestinya, ini membuat tersangka merasa dirugikan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dalam rumusan penelitian ini dituangkan dalam identifikasi masalah yaitu sebagai berikut: Bagaimana regulasi proses penyitaan yang dilakukan oleh KPK sampai proses lelang menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Bagaimana praktik proses pelelangan hasil penyitaan KPK dalam pengembalian keuangan Negara? Upaya apa yang harus dilakukan oleh KPK agar proses lelang dapat secara cepat?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriftif-Analitis. Sedangkan, metode pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif. Data hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dianalisis secara Yuridis Kualitatif. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan: (1) Secara umum prosedur beracara penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan KPK tunduk pada KUHAP. Namun dalam beberapa hal ada kekhususan, seperti aturan penyitaan, misalnya. Kekhususan aturan penyitaan tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 47 UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Barang yang telah disita oleh KPK akan di titipkan di RUPBASAN, hal ini sesuai dengan Pasal 44 KUHAP. (2) Pelaksanaan lelang barang hasil korupsi merupakan lelang jenis eksekusi, hal ini diatur dalam peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. (3) Pelaksanaan lelang barang hasil korupsi merupakan lelang jenis eksekusi, hal ini diatur dalam peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 106/PMK.06/2013 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Kata Kunci : komisi pemberantasan korupsi, tindak Pidana korupsi, pelelangan barang hasil sitaan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Dokumen Unpas > 2017 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 14 Feb 2018 04:32 |
| Last Modified: | 14 Feb 2018 04:32 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/33083 |
Actions (login required)
 |
View Item |
