LUCKY JULYADI, 111000399 (2016) PENERAPAN MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN DI KAB. BANDUNG BARAT DIHUBUNGKAN DENGAN UU NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA JO. UU NO. 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PENGKAJIAN DAN PENANGANAN KASUS PERTANAHAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
Text
Daftar Isi.pdf Download (0B) |
||
Text
BAB II.pdf Download (0B) |
||
Text
BAB I.pdf Download (0B) |
||
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (133kB) |
||
|
Text
BAB III.pdf Download (368kB) | Preview |
|
|
Text
dafpus.pdf Download (269kB) | Preview |
|
|
Text
COVER.pdf Download (88kB) | Preview |
|
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (106kB) |
Abstract
Mediasi salah satu Pranata Penyelesaian Sengketa alternatif yang diatur dalam Undang-Undang No.30 Tahun 1999 Tentang Arbitrasi dan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa para pihak yang dibantu oleh pihak ke tiga yang netral yang tidak memihak sebagai fasilitator dimana keputusan tersbut diambil berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa. Mediasi ini dapat dipergunakan untuk sengketa pertanahan yang pihak ketiganya adalah BPN dan kekuatan hukum dari mediasi ini sama dengan keputusan biasa. Hal inilah yang menjadi kajian apakah mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan sesuai dengan peraturan yang berlaku, bagaimanakah proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi dan bagaimanakah penyelesaian terhadap kasus Sengketa Sertipikat Hak Milik melalui mediasi yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kab. Bandung Barat. Metode penelitian yang digunakan, spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu mengkaji dan menganalisis penerapan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di kab. bandung barat dihubungkan dengan Undang-Undang no. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa jo. Undang-Undang no. 3 tahun 2011 tentang pengelolaan pengkajian dan penanganan kasus pertanahan dan penerapannya dalam praktek. Kemudian metode pendekatan yuridis normatif difokuskan mengkaji norma-norma dalam hukum positif. Tahap penelitian kepustakaan yaitu mencari konsep/teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan, kemudian penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer. Teknik pengumpulan data melalui kepustakaan dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data dengan mempelajari literatur-literatur maupun peraturan perundangan, kemudian penelitian lapangan dilakukan melalui proses wawancara dengan menyiapkan daftar pertanyaan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa secara yuridis kualitatif, yuridis karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturanperaturan yang ada sebagai hukum positif dan kualitatif karena analisis data bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kehadiran alternatif penyelesaian sengketa khususnya mediasi di bidang pertanahan didukung oleh Peraturan Undang-Undang yang berlaku serta mempermudah dan mempercepat proses penyelesaian sengketa yang timbul dari masyarakat. Dalam gelar kasus mediasi dilakukan penyusunan risalah pengolahan data, penyiapan berita acara/ surat keputusan, monitoring dan evaluasi terhadap hasil penanganan sengketa. Zidam III/ Siliwangi sepakat dengan hasil peninjauan lokasi terkait dengan aset Zidam, pihak zidam mencabut pemblokiran SHM No. 26 dan SHM No. 28 Cipada dan menyatakan bahwa SHM No. 26 dan SHM No. 28 Cipada tidak termasuk aset Zidam dari Kepala Zidam III/ Siliwangi. Kata Kunci: Penerapan, Mediasi, Sengketa Pertanahan
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2016 |
Depositing User: | Ramadhan S - |
Date Deposited: | 14 Feb 2018 04:10 |
Last Modified: | 14 Feb 2018 04:10 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/32787 |
Actions (login required)
View Item |