IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR TAHAP I KAWASAN PERBATASAN PROVINSI JAWA BARAT-JAWA TENGAH

WAHYU HIDAYAH, NPM : 139020035 (2017) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KERJASAMA ANTAR DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN BIDANG INFRASTRUKTUR TAHAP I KAWASAN PERBATASAN PROVINSI JAWA BARAT-JAWA TENGAH. Disertasi(S3) thesis, Unpas.

	Text Sampul Wahyu Hidayah S3.docx Download (30kB)
	Text Abstrak Wahyu Hidayah.doc Download (40kB)

Abstract

Kerja sama antar-daerah perbatasan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah yang diwadahi dalam Badan Kerjasama Antar Daerah KUNCI BERSAMA telah terbentuk dan berjalan selama hamper 5 tahun, namun implementasinya belum efektif terutama berkaitan dengan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Insfrasruktur Tahap I Tahun 2011-2015. Metode penelitian yang digunakan adalah dekriptif analisis, sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan strategi studi kasus. Sedangkan pendekatan teori yang digunakan adalah dari Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2002 meliputi berbagai tahapan yaitu: Ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber-sumber kebijakan, Ciri-ciri atau sifat badan/instansi pelaksana, Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, Sikap para pelaksana dan Lingkungan ekonomi, sosial dan politik Hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan Kerjasama Antar Daerah belum Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Bidang Infrastruktur Tahap I Kawasan Perbatasan Provinsi Jawa Barat-Jawa Tengah belum optimal, antara lain adanya pergantian kepala daerah yang tidak serempak sehingga program-program yang digulirkan menjadi tidak sustainable atau tidak berkelanjutan, dimana setiap daerah memacu perkembangan daerahnya sendiri tanpa menimbang kemampuan dan kebutuhan wilayah lain, disamping itu belum ada mekanisme insentif untuk daerah-daerah yang bekerja sama dalam peningkatan efektivitas/efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, dan kerjasama antar pemerintah daerah biasanya mendapat bobot prioritas paling rendah dari program-program lain dalam Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Terdapat strategi yang dapat dilakukan agar implementasi kebijakan kerjasama antar daerah dapat mewujudkan pemerataan pembangunan bidang insfrsruktur tahap I di kawasan perbatasan Provinsi Jawa Barat-Jawa Tengah berjalan secara efektif yaitu dengan menggabungkan kekuatan dan kelemahan yang ada, baik secara internal maupun eksternal. Dari sisi internal adalah adanya rekruitmen pemimpin Sekretariat BKAD Kunci Bersama yang mampu menkoordinasikan walayah-wilayah yang menjadi anggota Kunci Bersama. Sedangkan pada sisi eksternal adalah adanya regulasi dari tingkat pusat yang mengatur mengenai Badan Kerjasama Antar Daerah Kunci Bersama tentang tugas kewennagan, capaian dan insentif yang mengikat semua kkota kabupaten yang ada di Kunci Bersama. Peran Badan Kerjasama Antar Daerah Kunci Bersama dalam mengimplementasi Kebijakan Kerjasama Antar Daerah Dalam Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Bidang Infrastruktur Tahap I Kawasan Perbatasan Provinsi Jawa Barat-Jawa Tengah berjalan efektif, adalah dapat menjalankan fungsinya dengan baik, baik sebagai fasilitator, stabilisator dan semua yang tergabung dengan Kunci Bersama dapat mamahami dan menjalankan peran dan fungsinya secara sungguh-sungguh sebagai Agent of Development dalam pembangunan.

Item Type:	Thesis (Disertasi(S3))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S3-Ilmu Sosial 2017
Depositing User:	Mrs Lusiawati -
Date Deposited:	11 Nov 2017 08:03
Last Modified:	11 Nov 2017 08:03
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/31813

Actions (login required)

View Item