KEWENANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Ilham Firman Pribadi, 091000356 (2017) KEWENANGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DALAM PEMBUBARAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text BAB III.pdf Download (310kB) | Preview
Preview	Text DAF ISI.pdf Download (203kB) | Preview
Preview	Text BAB IV.pdf Download (303kB) | Preview
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (154kB)
Preview	Text DAF PUSTAKA.pdf Download (22kB) | Preview
Preview	Text COVER.pdf Download (12kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (423kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (636kB) | Preview
	Text (ImageMagick conversion from text to application/pdf) BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (201kB)
Preview	Text (ImageMagick conversion from text to application/pdf) BAB IV.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Keberadaan Organisasi Kemasyarakatan dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, Organisasi Kemasyarakatan merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan di antaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Organisasi Kemasyarakatan lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dan rekam jejak Organisasi Kemasyarakatan yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakanaset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan Negara. Pada skripsi ini yang menjadi identifikasi masalahnya adalah:Bagaimanakah kewenangan Kementrian Dalam Negeri dalam pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan; dan Permasalahan hukum apa yang terjadi dalam hal pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia oleh Kementrian Dalam Negeri, serta bagaimanakah seharusnya pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku? Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan mendasarkan pada kepustakaan atau data sekunder. Tekhnik yang digunakan dilakukan dengan cara studi kepustakan yakni penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik yang ada dalam literatur maupun perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Spesifikasi penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yaitu metode ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual serta akurat dari objek penelitian itu sendiri. Kewenangan Kementrian Dalam Negeri bukan melakukan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan, akan tetapi lebih kepada sanksi administratif terhadap Organisasi Kemasyarakatan, Permasalahan Hukum Yang Terjadi Dalam Hal Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia Oleh Kementrian Dalam Negeri, yaitu: Adanya pelanggaran terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 45, Adanya penyalahgunaan wewenang, dimana Pemerintah (Kementrian Dalam Negeri) yang seharusnya mempunyai kewenangan administrative, namun sebaliknya melakukan pembubaran yang merupakan domain Mahkamah Agung; Sanksi pencabutan status badan hukum atau pembubaran HTI harusnya dilakukan pemerintah dari peringatan tertulis, kemudian berjenjang sampai dengan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan oleh Mahkamah Agung. Saran yang dapat penulis kemukakan salah satunya yaitu Pemerintah harus meninjau ulang pembubaran Organisasi Kemasyarakatan HTI yang telah dilakukan, dan apabila ingin melakukan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan seyogyanya menempuh mekanisme hukum yang berlaku. Kata Kunci: Kewenangan, Kementrian Dalam Negeri, Organisasi Kemasyarakatan

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	02 Nov 2017 02:35
Last Modified:	15 Apr 2019 03:53
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/31748

Actions (login required)

View Item