KEWENANGAN KEMENTRIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TERHADAP INDEPENDENSI PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

ARIAN PRABUDI, 121000012 (2017) KEWENANGAN KEMENTRIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TERHADAP INDEPENDENSI PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2005 TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Preview	Text J. BAB III.pdf Download (186kB) | Preview
Preview	Text G. DAFTAR ISI.pdf Download (85kB) | Preview
Preview	Text M. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (224kB) | Preview
Preview	Text I. BAB II.pdf Download (302kB) | Preview
	Text K. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (163kB)
	Text L. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB)
Preview	Text H. BAB I.pdf Download (219kB) | Preview

Abstract

Di Indonesia menjadi sebuah headline di berita tentang konflik yang terjadi dalam kubu PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia) baik konflik yang berasal dari dalam atau luar organisasi PSSI. PSSI yang sejatinya sebagai pemegang amanah tertinggi sepakbola Indonesia dan organisasi kemasyarakatan yang independen didirikan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan statuta FIFA yang bersifat internasional, PSSI bertugas mengembangkan serta mempromosikan sepakbola secara terus menerus, mengatur dan mengawasinya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Dampak bagi PSSI bila status keanggotannya dibekukan oleh FIFA adalah Berdasarkan Statuta FIFA Pasal 14 ayat tiga ditentukan bahwa anggota FIFA yang telah dibekukan akan kehilangan hak-hak keanggotaannya. Selain itu, anggota FIFA yang lainnya dilarang melakukan hubungan olahraga maupun kompetisi dengan anggota yang sedang dibekukan keanggotaannya. Komite Disiplin FIFA dapat mengenakan sanksi lebih lanjut terhadap anggota yang dibekukan maupun anggota lain yang melakukan hubungan olahraga atau kompetisi dengan anggota tersebut. Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan atau penelitian hukum yang menggunakan sumber-sumber data primer, sekunder dan tersier seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapat-pendapat sarjana hukum yang berhubungan yang selanjutnya dianalisis dengan metode yuridis kualitatif dalam arti bahwa data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan rumus atau data statistik melainkan hanya berupa uraian-uraian yang berisi mengenai adanya kepastian hukum. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa aturan perundang-undangan menyatakan bahwa tindakan Kemenpora sebenarnya telah melawan peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku, diantaranya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional khususnya Pasal 1 ayat (25), Pasal 27, Pasal 29 ayat (2) Pasal 48 ayat (2) Pasal 51 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 , Implikasi dari pembekuan yang dilakukan oleh Kemenpora diantaranya sanksi administratif pun bakal ditanggung PSSI, yaitu berupa kegiatan keolahragaan yang tidak diakui oleh pemerintah. Termasuk hasil Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa (KLB). Kegiatan tersebut, menurut pihak Kemenpora tidak mempuyai kekuatan hukum pengikat, tidak sah, dan batal demi hokum serta Kemenpora telah membawa lembaga olah raga ke ranah politik, segala bentuk sponsorship menjadi batal karena pihak sponsor mencabut dukungan terhadap persepakbolaan Indonesia, selain itu para pemain, pelatih dan manajer klub terancam diputus kontrak kerja dan Indonesia tidak bisa mengikuti pertandingan internasional Kata Kunci : PSSI, FIFA, Sanksi

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	Ramadhan S -
Date Deposited:	31 Oct 2017 07:41
Last Modified:	31 Oct 2017 07:41
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/31729

Actions (login required)

View Item