ESRA MAILANY SINAGA, 131000371 (2017) DISPARITAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG DALAM HAL MENJATUHKAN PUTUSAN DILUAR DAKWAAN DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. SKRIPSI BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB) |
|
|
Text
G. SKRPSI BAB II.pdf Download (272kB) | Preview |
|
|
Text
H. SKRIPSI BAB III.pdf Download (165kB) | Preview |
|
|
Text
K. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (121kB) | Preview |
|
|
Text
D. DAFTAR ISI.pdf Download (108kB) | Preview |
|
|
Text
J. SKRIPSI BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (100kB) |
|
|
Text
F. SKRIPSI BAB I.pdf Download (252kB) | Preview |
Abstract
Dalam membuat surat dakwaan terkadang Jaksa/Penuntut Umum tidak hati-hati dan teliti dalam membuatnya, seringkali surat dakwaan tersebut dibuat dengan bentuk tunggal yang sangat berisiko Terdakwa diputus bebas oleh hakim. Permasalahan yang sangat utama yaitu banyaknya putusan di luar dakwaan yang terjadi dalam tindak pidana Narkotika yang diputus oleh Pengadilan Negeri. Berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang menyatakan bahwa musyawarah hakim untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang. Namun pada kenyataannya banyak ditemukan putusan perkara Narkotika yang diputus oleh hakim di luar dakwaan. Berdasarkan uraian tersebut, maka permasalahan yang dikaji dapat diidentifikasikan sebagai berikut: Bagaimana Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2497 K/Pid.Sus/2011 dan Nomor 238 K/Pid.Sus/2012 sehingga Mahkamah Agung dapat menerima dan menolak permohonan kasasi ? Bagaimana upaya yang harus dilakukan Mahkamah Agung agar tidak terjadi disparitas dalam menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana narkotika yang terdakwanya terbukti melakukan tindak pidana di luar surat dakwaan jaksa penuntut umum ? Metode penelitian yang digunakan adalah spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis tentang putusan hakim di luar surat dakwaan jaksa/penuntut umum dalam perkara tindak pidana Narkotika, dengan metode pendekatan yuridis normatif yakni penelitian terhadap berbagai bahan pustaka, maka pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi data kepustakaan, yang didukung oleh penelitian lapangan. Analisis data dilakukan dengan metode yuridis kualitatif, yaitu data yang diperoleh diiventarisasi, dikaji, dan diteliti secara sistematis. Dalam pertimbangan hakim agung pada putusan Nomor 2497 K/Pid.Sus/2011 menyatakan judex factie (PN/PT) telah salah menerapkan hukum yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa dan pada putusan Nomor 238 K/Pid.Sus/2012 menyatakan bahwa judex factie (PN/PT) tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa. Upaya yang harus dilakukan Mahkamah Agung yaitu membuat SEMA agar tidak terjadi lagi disparitas yaitu hakim yang memutus suatu perkara tidaklah boleh menjatuhkan putusan di luar dakwaan dan harus sesuai dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Lalu seseorang yang sudah menjadi hakim harus benar-benar dibina agar ketika memutus suatu perkara tidak bertentangan dengan aturan yang ada yang dapat menimbulkan permasalahan hukum kedepannya. Kata Kunci: Putusan, Hakim, Di luar dakwaan
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017 |
| Depositing User: | Ramadhan S - |
| Date Deposited: | 30 Oct 2017 07:53 |
| Last Modified: | 30 Oct 2017 07:53 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/31692 |
Actions (login required)
 |
View Item |
