TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

ERWIN FITRA RAMADHAN, 131000044 (2017) TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text Bab 2 Erwin reff.pdf Download (79kB) | Preview
Preview	Text Bab 3 Erwin reff.pdf Download (104kB) | Preview
	Text Bab 4 Erwin.pdf Restricted to Repository staff only Download (80kB)
	Text Bab 5 Erwin.pdf Restricted to Repository staff only Download (19kB)
Preview	Text Cover Skripsi Erwin.pdf Download (31kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI Erwin.pdf Download (22kB) | Preview
Preview	Text daftar pusataka erwin reff.pdf Download (68kB) | Preview
Preview	Text Bab 1 Erwin.pdf Download (99kB) | Preview

Abstract

Erwin Fitra Ramadhan, Fakultas Hukum, Hukum Tata Negara, Universitas Pasundan, Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Produk Hukum Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dibawah bimbingan Dr. H. Dudi Warsudin, SH.MH. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota secara umum dalam menjalankan tugas pokok, fungsi dan wewenangnya dalam pengawasan produk hukum desa dimanatkan dalam Undangundang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawasan produk hukum desa, menggunakan Pola pengawasan kombinasi antara kontrol a priori dan a prosteriori atau dapat juga diistilahkan sebagai executive preview dan executive review. Executive review adalah apabila produk hukum tersebut dibentuk oleh eksekutif (Pemerintah Daerah/Desa) maka yang melakukan pengawasan adalah lembaga eksekutif yang secara hirarkis kedudukan strukturalnya lebih tinggi dibandingkan instansi yang membuat peraturan perundang-undangan tersebut. Executive preview artinya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akan diberlakukan dalam lingkungan pemerintahan (baik pemerintahan daerah dan desa) sebelum disahkan harus terlebih dahulu diperiksa dan/atau disetujui oleh instansi yang secara hirarkis lebih tinggi kedudukan strukturalnya dibandingkan instansi yang membuat peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam penelitian ini penelitian ini terdapat kendala-kendala teknis dalam pelaksanaan pengawasan terhadap produk hukum desa, untuk mengatasi kendala teknis tersebut Bupati agar membuat peraturan atau petunjuk teknis pelaksanaanya yang berbentuk Peraturan Bupati. Disamping kendala teknis, sumber Daya Manusia aparatur pengawas yang diberi kewenangan dalam pengawasan produk hukum agar diberikan pengetahuan dan ditingkatkan kompetensinya dengan diberi kesempatan menempuh jenjang Pendidikan yang sesuai kompetensinya, diberikan bimbingan teknis, kursuskursus/pelatihan dan ditingkatkan kesejahteraannya melalui tunjangan yang memadai. Kata Kunci : Tugas dan wewenang Pengawasan, produk hukum desa

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	30 Oct 2017 06:16
Last Modified:	30 Oct 2017 06:16
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/31664

Actions (login required)

View Item