ADI NURMIADI ACHMAD, 131000136 (2017) IMPLEMENTASI KONSEP DIVERSI DI TINGKAT PENGADILAN NEGERI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
|
Text
J. BAB II.pdf Download (118kB) | Preview |
|
|
Text
H. DAFTAR ISI.pdf Download (17kB) | Preview |
|
Text
L. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (35kB) |
||
Text
M. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (17kB) |
||
|
Text
I. BAB I.pdf Download (97kB) | Preview |
|
|
Text
K. BAB III.pdf Download (31kB) | Preview |
|
Text
N. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (0B) |
Abstract
Anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang, karena kelak anak mempunyai peran yang sangat penting untuk memimpin dan memajukan bangsa. Peran penting yang diemban oleh anak itulah yang membuat orang tua, masyarakat dan bahkan pemerintah harus menjamin kehidupan anak. Dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan kembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, termasuk bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Bagaimanakah implementasi konsep diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di tingkat pengadilan negeri? Kendala apakah yang dihadapi Hakim dalam melakukan upaya diversi ? Upaya apakah yang harus dilakukan Mahkamah Agung agar konsep diversi dapat diimplementasikan? Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan dikaitkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya, sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli, metode analisis dilakukan secara yuridis kualitatif dengan menarik kesimpulan dari masalah yang digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Impementasi diversi di tingkat Pengadilan Negeri dalam praktik berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan mengenai diversi yang telah diatur dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bagi anak yang berkonflik dengan hukum dengan kenyataan yang ada di lapangan dalam hal proses diversi tidak melibatkan Pekerja Sosial Profesional dan Hakim Tidak mempertimbangkan hasil dari Penelitian kemasyarakatan yang dilakukan oleh Bapas (Badan Pemasyarakatan). Terdapat hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan diversi bagi Hakim antara lain: kehadiran para pihak, baik pihak pelaku, pihak korban atau pihak terkait, korban tidak bersedia dilaksanakan diversi, terdapat ketidakjelasan tata cara untuk diversi tanpa korban, apabila perjanjian tidak dipenuhi oleh pelaku, Anak/Pelaku pernah melakukan tindak pidana untuk yang kedua kalinya (residivis). Upaya yang harus dilakukan Mahkamah Agung agar konsep diversi dapat diimplementasikan adalah sebagai berikut: Menyiapkan Hakim dan panitera yang mempunyai minat, kemampuan, perhatian, dan dedikasi yang bersertifikasi di bidang anak pada setiap pengadilan negeri, Menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung/Peraturan M A/ dan menyusun standar operasional prosedur penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan keadilan restorative, Membentuk kelompok kerja penanganan ABH, dan Melakukan sosialisasi internal. Kata Kunci: Anak, Diversi, Pengadilan Negeri.
Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
---|---|
Subjects: | S1-Skripsi |
Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017 |
Depositing User: | Ramadhan S - |
Date Deposited: | 27 Oct 2017 06:35 |
Last Modified: | 27 Oct 2017 06:35 |
URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/31600 |
Actions (login required)
View Item |