PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELANGGAR BAKU MUTU AIR LIMBAH PT ALBASI PRIANGAN LESTARI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDU

Ryan Amanda Fitra, 131000074 (2017) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PELANGGAR BAKU MUTU AIR LIMBAH PT ALBASI PRIANGAN LESTARI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDU. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

[img]
Preview
Text
L. DAFTAR PUSTAKA.pdf

Download (281kB) | Preview
[img] Text
K. BAB 5.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (275kB)
[img]
Preview
Text
G. BAB 1.pdf

Download (457kB) | Preview
[img] Text
J. BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (450kB)
[img]
Preview
Text
A. Cover.pdf

Download (39kB) | Preview
[img]
Preview
Text
D. DAFTAR ISI.pdf

Download (256kB) | Preview
[img]
Preview
Text
I. BAB 3.pdf

Download (443kB) | Preview
[img]
Preview
Text
H. BAB 2.pdf

Download (485kB) | Preview

Abstract

Negara berdasar atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi supreme sehingga ada istilah supremasi hukum. Supremasi hukum harus tidak boleh mengabaikan tiga ide dasar hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Hukum telah menjadikan korporasi sebagai rechtpersoon. Korporasi memiliki tanggung jawab hukum terhadap segala tindakan pencemaran juga kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh karyawan juga direksi dari korporasi tersebut. Pencemaran-pencemaran atau tindak pidana kejahatan korporasi seringkali terjadi. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, sebagai akibat samping dampak negatif dari penggunaan teknologi dalam kegiatan industri, maupun dari rendahnya mutu perilaku hidup sebagian warga masyarakat, niscaya menimbulkan masalah dalam kehidupan dan menjadi kendala bagi terwujudnya pembangunan berkesinambungan untuk peningkatan kesejahteraan manusia, yang menjadi tujuan dalam pengelolaan lingkungan, karena perlu dicegah dan ditanggulangi. Dan dari kejahatan juga tindak pidana tersebut dapat dilihat bagaimana pertanggungjawaban pidana dari korporasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriftif-Analitis. Yaitu metode penelitian dengan mengungkapkan masalah, mengelola data, menganalisis, meneliti, dan menginterpretasikan serta membuat kesimpulan dan memberi saran yang kemudian disusun pembahasannya secara sistematis sehingga masalah yang ada dapat dipahami. Sedangkan, metode pendekatan yang akan digunakan adalah Pendekatan Yuridis Normatif. Data hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan dianalisis secara Normatif Kualitatif. Pertanggungjawaban pidana korporasi menurut Hukum Pidana, KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Perbuatan pidana atau delik ialah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan barang siapa yang melanggar larangan tersebut dikenakan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi yang ditinjau dari undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup jelas diatur, dengan banyaknya pasal yang mengatur perbuatan dengan diharuskannya pertanggungjawaban secara mutlak dalam aturan yang mengaturnya ini. Jika dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena adanya kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dilihat dari perspektif hukum pidana, upaya penanggulangan pelanggaran baku mutu limbah terhadap lingkungan yang dilakukan oleh korporasi dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain direksi sebagai ketua dari korporasi harus memiliki kebijakan yang sadar hukum, peran masyarakat juga pemerintah dibutuhkan. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Kejahatan Korporasi, Baku Mutu Limbah, Pencemaran Lingkungan Hidup

Item Type: Thesis (Skripsi(S1))
Subjects: S1-Skripsi
Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017
Depositing User: Lilis Atikah
Date Deposited: 27 Oct 2017 06:24
Last Modified: 27 Oct 2017 06:24
URI: http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/31597

Actions (login required)

View Item View Item