TINJAUAN YURIDIS GANTI RUGI TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Assegaf Lidarta Feizal, 121000130 (2017) TINJAUAN YURIDIS GANTI RUGI TERHADAP PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN KERETA CEPAT DITINJAU DARI UNDANGUNDANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Unpas.

Preview	Text COVER.pdf Download (43kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (119kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (88kB)
Preview	Text BAB III.pdf Download (328kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR ISI.pdf Download (89kB) | Preview
Preview	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (144kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (282kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (274kB) | Preview

Abstract

Pengadaan Tanah untuk pembangunan Jalur Kereta Cepat JakartaBandung menimbulkan permasalahan serius yaitu pelaksanaan peraturan perundang-undangan terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, bentuk ganti rugi pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum jalur kereta cepat Jakarta-Bandung dan penyelesaian terhadap masalah ganti rugi dalam pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum jalur kereta cepat Jakarta-Bandung. Metode pendekatan yang digunakan dalam Penulisan ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi Penulisan yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Metode dan teknik pengumpulan data dalam Penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara dengan instansi terkait. Metode analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian terhadap pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum jalur kereta cepat Jakarta-Bandung, dalam pelaksanaan proses ganti rugi belum terlaksana secara maksimal sehingga pembangunan terhambat, karena adanya perbedaan pendapat mengenai besaran ganti rugi antara pemegang hak atas tanah dengan panitia pelaksana pengadaan tanah. Bentuk ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan jalur kereta cepat Jakarta-Bandung dilakukan dengan cara musyawarah sampai tercapainya kesepakatan besaran ganti rugi, hal ini dirasakan tidak adil karena besaran ganti rugi yang ditawarkan jauh lebih rendah dari harga pasaran. Penyelesaian ganti kerugian dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan, namun apabila upaya tersebut tidak tercapai maka penyelesaian perkara dapat dilakukan dengan konsinyasi di pengadilan. Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Kepentingan Umum, Jalur Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	24 Oct 2017 03:09
Last Modified:	24 Oct 2017 03:09
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/31433

Actions (login required)

View Item