Galih Kusumah Handani, 131000005 (2017) DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA UANG PENGGANTI YANG DIGANTIKAN OLEH PIDANA PENJARA DALAM KASUS KORUPSI. Skripsi(S1) thesis, Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
|
Text
A. Cover.pdf Download (59kB) | Preview |
|
|
Text
F. BAB I.pdf Download (606kB) | Preview |
|
|
Text
H. BAB III.pdf Download (333kB) | Preview |
|
|
Text
D. Daftar Isi.pdf Download (157kB) | Preview |
|
|
Text
G. BAB II.pdf Download (598kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
I. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (450kB) |
|
|
Text
J. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (265kB) |
|
|
Text
K. Daftar Pustaka.pdf Download (415kB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini mengkaji tentang disparitas penjatuhan pidana uang pengganti yang digantikan dengan pidana penjara oleh hakim terhadap kasus-kasus korupsi. Didasari pada arus reformasi yang menuntut segala perubahan aspek termasuk pemberantasan korupsi yang berimbas kepada terhambatnya pembangunan fasilitas umum. Tapi dalam kenyataannya seringkali terjadi disparitas pemidanaan antara pelaku tindak pidana korupsi yang satu dengan yang lainnya, padahal diantara keduanya hampir tidak dapat diperbandingkan alasan-alasan pemberatnya, sehingga menimbulkan ketidakadilan terhadap perlakuan pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi. Disparitas penjatuhan pidana ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pertimbangan untuk menginventarisasi kaidah dan norma yang bersifat imperatif, baik itu dari segi komponen struktural, substantif dan kultural serta untuk menemukan upaya penyelesaian yang nantinya diharapkan dapat direkomendasikan sebagai kebijakan hukum pidana. Teknik deskriptif analitis menjadi cara dalam mengumpulkan informasi serta gejala-gejala terjadinya disparitas putusan pidana uang pengganti yang digantikan dengan pidana penjara. Penelitian ini dititikberatkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebh diutamakan dari data primer dan juga data empiris yang berasal dari para narasumber. Berdasarkan hasil penelitian terlhat seringkali terjadi disparitas pemidanaan oleh hakim dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi yang cenderung mengabaikan nilai-nilai keadilan. Adapun upaya yang dapat dilakukan adalah memerhatikan keselarasan antara satu putusan dengan putusan yang lain sehingga dapat memberkan rasa keadilan, kepastian, serta kemanfaatan bagi pelaku dan korban dari tindak pidana korupsi. Penafsiran Undang-Undang antara lembaga hukum baik itu Mahkamah Agung serta peradilan dibawahnya, dan Kejaksaan dirasa tidak sejalan, sebab hal tersebut menentukan mengenai waktu eksekusi harta hasil korupsi yang akan dikembalikan kepada negara. Disparitas pemidanaan ini juga menimbulkan peningkatan terhadap pemohon kasasi di Mahkamah Agung dikarenakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap peradilan dibawahnya, sehingga sebaiknya fungsi pemeriksaan penerapan Undang-Undang tidak hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung tetapi pengawasan penerapan undang-undang meliputi keselarasanpun dapat dilakukan oleh pengadilan tinggi sebagai pemeriksa fakta-fakta yang terjadi didalam persidangan yang pada akhirnya dapat mencegah atau meminimalisir terjadinya disparitas pemidanaan yang tidak masuk akal. Kata Kunci : Disparitas, pidana uang pengganti, pidana penjara
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum 2017 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 21 Oct 2017 04:15 |
| Last Modified: | 21 Oct 2017 04:15 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/31345 |
Actions (login required)
 |
View Item |
