PENCANTUMAN SANKSI PIDANA KUMULATIF SEBAGAI SUATU PENAL POLICY DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Mahdi Suryanto, NPM. 148040074 Hukum Pidana (2017) PENCANTUMAN SANKSI PIDANA KUMULATIF SEBAGAI SUATU PENAL POLICY DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO.20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NO.31 TAHUN 1999 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Thesis(S2) thesis, UNPAS.

Text Artikel Mahdi_MIH.doc Download (96kB)

Abstract

Korupsi merupakan suatu perbuatan yang tercela, perbuatan yang tidak bermoral, perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Perbuatan korupsi diancam dengan sanksi pidana kumulatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kendatipun telah diberlakukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan diintrodusirnya sanksi pidana kumulatif, akan tetapi kejahatan korupsi tidaklah berkurang dan menurun, justru semakin merajalela di negara tercinta ini. Identifikasi masalahnya adalah : 1. Bagaimanakah pencantuman sanksi pidana kumulatif sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi? 2. Langkah-langkah apakah yang harus dilakukan dalam rangka menunjang kebijakan pencantuman sanksi pidana kumulatif dalam upaya penanggulangan tindak pidana korupsi dikaitkan dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ? Metode penelitian dalam tesis ini deskripsi analitis, penelitian yang menggambarkan dan menganalisa secara sistematis, faktual dan akurat tentang kebijakan sanksi pidana kumulatif, dengan pendekatan juridis normative (doktriner), yang ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (penelitian sekunder, kepustakaan) Kesimpulan : 1. Pencantuman sanksi pidana kumulatif dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut belum mampu, mujarab dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana korupsi. 2. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah keterpaduan antara penal policy dengan non penal policy, dan keterpaduan criminal policy dengan social policy. Kata kunci : Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penal Policy, Non Penal Policy

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	asep suryana
Date Deposited:	17 Oct 2017 04:04
Last Modified:	17 Oct 2017 04:04
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/30859

Actions (login required)

View Item