Rifky Argian, 111000260 (2016) PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS TINDAKAN MEDIK DOKTER MELALUI PROFESSIONAL INDEMNITY INSURANCE PADA PT ASURANSI UMUM BUMIPUTERA MUDA 1967 DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN YANG BERLAKU. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (113kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR ISI.pdf Download (16kB) | Preview |
|
|
Text
COVER.pdf Download (29kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.unpas.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (108kB) |
|
|
Text
BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (270kB) |
|
|
Text
LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (91kB) | Preview |
|
|
Text
BAB II.pdf Download (361kB) | Preview |
|
|
Text
BAB III.pdf Download (205kB) | Preview |
|
|
Text
BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (246kB) | Preview |
Abstract
Dalam bidang medis, profesi dokter sangan rentan dalam menjalankan profesinya mengingat dokter harus berhadapan dengan nyawa dan raga manusia yang tidak ternilai maknanya tidak hanya bagi si pasien, namun bagi keluarganya . Profesi dokter tersebut secara nyata tampak jauh lebih memiliki risiko yang besar dibandingkan dengan profesi lain pada umumnya. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh Dokter untuk mencegah terjadinya pertanggung jawaban tanggung gugat akibat resiko yang timbul dari melakukan tindakan medik yaitu dengan cara mengalihkan resiko kepada pihak asuransi. Pengaturan Pengalihan tanggung jawab tindakan medik dokter kepada perusahaan asuransi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan No 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit, angka 12 point D yang menyatakan Dokter memiliki asuransi proteksi profesi (Professional Indemenity Insurance). Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengalihan tanggung jawab hukum atas tindakan medik dokter pada perusahaan asuransi, bentuk tanggung jawab dokter dan perusahaan asuransi terhadap resiko tindakan medik dokter dan upaya hukum yang dapat dilakukan pasien apabila mengalami resiko tindakan medik yang dilakukan oleh Dokter. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif analitis, yaitu memfokuskan pemecahan masalah pengalihan tanggung jawab hukum atas tindakan medik dokter melalui Professional Indemnity Insurance dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh hasil: Pertama sampai saat ini di Indonesia belum memiliki Undang-undang yang secara eksplisit yang mengatur mengenai pengalihan tanggung jawab hukum atas tindakan medik dokter terhadap pasien kepada pihak perusahaan asuransi. Ketentuan yang menjadi payung hukum hanya berupa Peraturan Menteri Kesehatan No 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit, angka 12 point D yang kurang memiliki kekuatan memaksa. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelayanan kesehatan seharusnya memuat ketentuan tentang syarat penentuan tingkat kesalahan dokter sebagai dasar untuk menentukan tanggung jawab ganti rugi berdasarkan asas proporsionalitas. Kedua, perusahaan asuransi tanggung gugat profesi dokter dalam hal ini, program Professional Indemnity Insurance hanya memberikan ganti rugi atas kelalaian atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan dokter sesuai dengan telah tercantum di dalam klausula perjanjian asuransi tanggung gugat profesi dokter dengan pasien. Ketiga, upaya hukum yang dapat dilakukan pasien jika mengalami resiko tindakan medik dapat ditempuh melalui 2 jalur, yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (diluar pengadilan). Kata Kunci :Profesi Dokter, Tindakan Medik, Pengalihan resiko, Asuransi
| Item Type: | Thesis (Skripsi(S1)) |
|---|---|
| Subjects: | S1-Skripsi |
| Divisions: | Dokumen Unpas > 2017 |
| Depositing User: | Lilis Atikah |
| Date Deposited: | 15 Sep 2017 06:47 |
| Last Modified: | 15 Sep 2017 06:47 |
| URI: | http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/29328 |
Actions (login required)
 |
View Item |
