KEDUDUKAN DAN WEWENANG WAKIL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Priokta Dwisuda, 091000270 (2014) KEDUDUKAN DAN WEWENANG WAKIL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. Skripsi(S1) thesis, FAKULTAS HUKUM UNPAS.

Preview	Text COVER.pdf Download (92kB) | Preview
Preview	Text 7 DAFTAR ISI.pdf Download (88kB) | Preview
Preview	Text BAB I.pdf Download (339kB) | Preview
Preview	Text BAB II.pdf Download (342kB) | Preview
Preview	Text BAB III.pdf Download (279kB) | Preview
	Text BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (300kB)
	Text BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (90kB)
Preview	Text DAFTAR PUSTAK.pdf Download (150kB) | Preview

Abstract

Skripsi yang berjudul “Kedudukan Dan Wewenang Kepala Daerah Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomber 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah” membahas bagai mana kedudukan wakil kepala daerah dalam menjalankan tugasnya. Hal ini yang melatar belakangi keterkaitan peulis untuk menulis skripsi ini dengan beberapa permasalahan yaitu bagai mana cara pengisian jabatan wakil kepala daerah berdasarkan peratutan perundang-undangan, bagai mana kedudukan wakil kepala daerah dalam sistem pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004, dan juga bagai mana tugas dan wewenang wakil kepala daerah dalam penyelenggraan pemerintahan di dareah otonomi berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004. Spesifikasi penelitan dalam penyusuan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu menganalisa objek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keberadaan objek penelitian, dengan cara pemaparan data yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dilakukan analisis yang menghasilkan beberapa kesimpulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendeatan yaitu sinkronisasi penelitian yang di lakukan dengan mendasarkan pada data sekunder atau kepustakaan sebagai data utama. Analisis data yang dipergunakan adalah analisis yuridis kualitatif. Pengisian jabatan wakil kepala daerah dalam masa Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1974 mengatur bahwa wakil kepala daerah sudah merupakan jabatan permanen pejabatnya merupakan pejabat karir dan dalam pengisian jabatan wakil kepala daerah dalam masa UU Nomor 22 Tahun 1999 mengatur wakil kepala daerah bahwa setiap daerah dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu oleh seorang wakil kepala daerah dan pengisin jabatan wakil kepala daerah pada masa UU Nomor 32 Tahun 2004 cara pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih dalam satu paket bersamaan dengan varian di pilih oleh rakyat, kedudukan wakil kepala daerah ialah wakil dari pucuk pimpinan di suatu wilayah pemerintahan sesungguhnya wakil kepala daerah punya kedudukan yang setara dengan kepala daerah dalam menjalankan roda pemerintahan terkecuali dalam penentuan kebijakan, wewenang wakil kepala daerah adalah membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kata kunci : Kedudukan, Wewenang Kepala Daerah, Sistem Pemerintahn Daerah, Wakil Kepala Daerah

Item Type:	Thesis (Skripsi(S1))
Subjects:	S1-Skripsi
Divisions:	Dokumen Unpas > 2017
Depositing User:	Lilis Atikah
Date Deposited:	04 Sep 2017 03:44
Last Modified:	04 Sep 2017 03:44
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/29067

Actions (login required)

View Item