PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PT INDO BHARAT RAYON DI KABUPATEN PURWAKARTA PELAKU DUMPING LIMBAH B3 KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Sri Wahyuningsih, NPM : 158040048 (2017) PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PT INDO BHARAT RAYON DI KABUPATEN PURWAKARTA PELAKU DUMPING LIMBAH B3 KE MEDIA LINGKUNGAN HIDUP DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP. Thesis(S2) thesis, unpas.

Text artikel_jurnal.doc Download (128kB)

Abstract

Pertanggung jawaban pidana terhadap perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dalam hal ini pelaku pembuangan limbah B3 dibebankan kepada orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Apabila industri maka yang bertanggung jawab adalah direksi atau pengurus lainnya. Dalam kenyataannya masih ada pelaku pembuangan limbah B3 yang melakukan praktik tersebut, baik yang dilakukan oleh perseorangan atau oleh korporasi. Adapun identifikasi masalah sebagai berikut : Bagaimana pertanggungajawaban pidana korporasi PT Indo Bharat Rayon di Kabupaten Purwakarta pelaku dumping limbah B3 dan Bagaimana penegakan hukum pidana PT Indo Bharat Rayon di Kabupaten Purwakarta pelaku dumping limbah B3 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan interdispliner. pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk meneliti dan mengakaji peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Industri dan lingkungan hidup dengan di dukung Pendekatan Interdisipliner yang digunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai Industri dan lingkungan hidup, sehingga gejala-gejala hukum yang timbul dapat di tafsirkan secara faktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana berkaitan erat dengan unsur kesalahan. Unsur kesalahan merupakan jantung dari pertanggungjawaban pidana. Tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana, dijatuhi hukuman pidana tanpa kesalahan. Pertanggungjawaban pidana lingkungan hidup yang dilakukan korporasi berdasarkan kesalahan (liability based on fault) atau pada prinsipnya menganut asas kesalahan atau asas culpabilitas dan Penegakan hukum lingkungan terletak kepada manusia yang hidup disekitarnya, baik itu sebagai kamunitas masyarakat maupun sebagai aparat pemerintah yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menegakkan hukum / peraturan tentang lingkungan hidup. Kata Kunci : Lingkungan Hidup, dumping, korporasi

Item Type:	Thesis (Thesis(S2))
Subjects:	RESEARCH REPORT
Divisions:	Pascasarjana > S2-Ilmu Hukum 2017
Depositing User:	Mrs Lusiawati -
Date Deposited:	30 Aug 2017 01:50
Last Modified:	30 Aug 2017 01:50
URI:	http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/29041

Actions (login required)

View Item